Pembagian DBH Migas tahun 2022, Pemprov Jambi Rp.154,2 miliar, Batanghari Rp.55,4 miliar, Bungo, Kerinci, Merangin dan Sungai Penuh masing-masing Rp.30,8 miliar, Muarojambi Rp.31,7 miliar, Sarolangun Rp.30,6 miliar, Tanjungjabung Barat Rp.244,4 miliar, Tanjungjabung Timur Rp.58,1 miliar, Tebo Rp.31,2 miliar dan Kota Jambi Rp.31,1 miliar.
Pada tahun 2023, pendapatan Provinsi Jambi dan kabupaten/kota dari DBH Migas ada yang turun dan naik. Bahkan ada yang naik sampai 200 persen, seperti Kabupaten Muarojambi, dan naik 144 % di Tanjungjabung Barat.
Baca Juga: Kuwait Petroleum Corporation Temukan Cadangan Migas di Indonesia
Rincian penerimaan DBH Migas tahun lalu, Pemprov Jambi Rp.90,5 miliar, Batanghari Rp.98,5 miliar, Bungo Rp.15,6 miliar, Kerinci Rp.15,8 miliar, Merangin Rp.18,1 miliar, Sungai Penuh Rp.15,5, miliar, Muarojambi Rp.95,7 miliar, Sarolangun Rp.74,7 miliar, Tanjungjabung Barat Rp.248,2 miliar, Tanjungjabung Timur Rp.67,5 miliar, Tebo Rp.40,7 miliar dan Kota Jambi Rp.16,4 miliar.
Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Jambi, Dr Sudirman, mengakui pendapatan daerah Provinsi Jambi dari DBH Migas lumayan besar, bahkan memberi kontribusi signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Baca Juga: Kelola Participating Interest 10 % Blok Migas, Jambi Siapkan BUMD
Menurut Sudirman, DBH Migas sangat fluktuasi, karena menyesuaikan dengan jumlah minyak dan gas bumi yang diproduksi oleh KKKS, serta harga minyak dan gas bumi di pasar internasional.
Baca Juga: Bisnis Minyak Ilegal di Jambi, Sehari 100 Drum, Brooo...
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
