Editorial
PERTANYAAN itu muncul di kepala saya begitu menyimak pertarungan narasi pada kampanye Gubernur petahana Haris-Sani melawan penantangnya, pasangan Romi-Sudirman.
Baca Juga: Romi Hariyanto, Sang Nahkoda Tegar di Tengah Badai Politik Jambi
Kedua pasangan lebih banyak memberi perhatian pada masalah yang menjadi kontroversi publik dan sekaligus jadi titik titik lemah Haris-Sani yaitu pembangunan infrastruktur yang dianggap masyarakat tak mengena dengan kebutuhan sekarang dan menjadi penyebab 'dosa' bernama Defisit Anggaran APBD Provinsi Jambi. Apalagi kalau bukan proyek multi year Ruang Terbuka Hijau (RTH) Angso Duo, Islamic Centre dan Gedung Olah Raga di Pijoan.
Kok hanya isu itu saja yang dibahas? Mengapa nasib petani pangan/padi seakan tak mendapat perhatian?
Baca Juga: Romi - Sudirman Mendaftar ke KPU, Rasa Syukur Terminator dari Doa Hingga Botakin Rambut
Petani pangan atau sawah perlu mendapat perhatian serius sejak pamornya kalah dibanding petani perkebunan khususnya sawit yang telah menikmati kesejahteraan dari tingginya harga CPO. Indikasi melemahnya daya saing petani sawah terlihat dari jumlah sawah yang terus menurun atau beralih fungsi menjadi lahan perkebunan dan peruntukan lainnya. Pada periode 2019-2024 sekitar 7000 hektar lahan sawah telah beralih fungsi, sebagian besar menjadi kebun sawit.
Selama Haris-Sani berkuasa, kita belum melihat program briliannya untuk mendukung kehidupan petani sawah/padi. Benar, beliau berdua telah mewajibkan PNS untuk membeli beras dari BULOG melalui pembayaran potong tunjangan. Tapi apakah ada manfaatnya langsung untuk petani Jambi? Tidak ada.
Baca Juga: Ribuan Massa Antar Romi Hariyanto - Letjen (Purn) Sudirman Daftar ke KPU
Kebijakan itu hanya membantu BULOG untuk mendistribusikan berasnya, sementara beras yang didistribusikan tersebut bukan berasal dari petani Jambi. Bisa dilihat dari tekstrur berasnya yang seperti beras luar negeri (beras lancip yang jarang diproduksi di Jambi atau Indonesia).
Lalu apa yang telah dilakukan Romi selama dua periode menjadi Bupati Tanjung Jabung Timur?
Pertama : Ada beberapa programnya yang menonjol dan konsisten dilaksanakan. Salah satunya Gerakan Meningkatkan Indeks Pertanaman (GEMPITA PADI), yaitu meningkatkan musim tanam yang awalnya hanya 1 kali/tahun (IP 100) menjadi 2x/tahun (IP 200). Kebijakan ini tentu sangat besar dampaknya ke produksi padi di Tanjab Timur, apalagi ditambah dengan kebijakan pendukung yaitu meningkatkan sapras pengairan, jalan usaha tani, optimalisasi penyediaan sarana produksi pertanian dan penguatan peran penyuluh.
Kedua : yang dilakukan Romi adalah mewajibkan ASN untuk membeli beras dari petani lokal. Dampaknya luar biasa sehingga harga beras petani lokal stabil dan terserap semuanya oleh pasar. Jika ada stok beras yang kurang, baru dibeli atau minta dukungan distribusi beras dari Bulog.
Ketiga : tidak main-main, Romi mengamankan lahan sawah dengan menerbitkan Perda Kab. Tanjab Timur Nomor 18 tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. ini merupakan perda LP2B yang paling awal hadir di Provinsi Jambi
Hal-hal nyata ini yang pastinya akan dibawa oleh Romi-Sudirman ke kebijakan Provinsi Jambi jika dipercaya oleh masyarakat menjadi Gubernur Jambi 2025-2030. Bukan kebijakan yang hanya OMDO (omong doang) atau kebijakan mercu suar yang multiflier effectnya rendah. Kebijakan Gubernur Jambi harus lebih riil dan membumi (down to earth) membantu masyarakat bawah sebab ada puluhan ribu petani padi yang merupakan pahlawan swasembeda pangan.
Disadari bahwa kebijakan level bupati dan Gubernur berbeda, sesuai dengan kewenangan masing-masing. Namun Romi seharusnya mampu mengkapitalisasi pengalamannya selama jadi Bupati agar bisa dibangun suatu kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi yang berpihak pada petani. Plus menginternalisasi kebijakan Menteri Pertanian RI yang saat ini ramai dibincangkan yaitu Program Petani Mileneal.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
