KABAR18.COM - Kemacetan panjang kendaraan menuju Jembatan Aurduri 1 atau Batanghari 1 masih terus terjadi setiap hari. Kondisi ini sudah berlangsung bertahun tahun.
"Kejadian yang begini akan terus dialami dan dirasakan oleh masyarakat. Yang lebih parah lagi, hal ini akan dirasakan oleh masyarakat penggunanya dari wilayah provinsi di bagian utara Provinsi Jambi, termasuk Aceh, Sumut, Riau, Kepulauan Riau, dan sebagian Sumbar," ujar Usman Ermulan, pada Senin, 12 Agustus 2024.
Baca Juga: Gubernur Al Haris Minta Pemilik Tongkang Ganti Rugi Kerusakan Fender Jembatan Batanghari I
Menurut mantan anggota DPR RI tiga periode yang begitu matang di Komisi Keuangan, Perbankan, dan Perencanaan Nasional tersebut,
kemacetan ini memberi dampak signifikan terhadap harga bahan pokok yang terus meningkat, karena barang-barang tersebut harus melintasi Provinsi Jambi untuk sampai ke tujuan mereka.
"Jika pembangunan Jembatan Aurduri 3 dimulai sekarang, penderitaan ini hanya akan dirasakan selama 2 atau 3 tahun ke depan, khususnya selama masa pembangunannya," kata Usman, juga mantan Bupati Tanjungjabung Barat dua periode.
Baca Juga: Pemerintah Tutup Mata, APH Diminta Telusuri Dugaan Pungli Terhadap Tongkang Batubara
Usman pernah menjabat di Komisi APBN yang tugasnya mengkaji triliunan rupiah anggaran negara justru menyayangkan belum adanya tanda-tanda kapan pembangunan akan dimulai.
"Pembebasan tapaknya saja belum ada. Sekarang paling diharapkan jembatan untuk jalan Tol Tempino -Rengat," tambahnya.
Seharusnya, Pemprov Jambi, dalam hal ini Gubernur Al Haris dan anak buahnya, Pj Bupati Muaro Jambi, setidaknya harus berusaha untuk membebaskan lahan di kiri dan kanan Sungai Batanghari untuk pembangunan jembatan.
"Dananya pun tetap menjadi beban Pemerintah Pusat. Pemerintah daerah hanya berfungsi untuk membantu mempercepat pembangunan," kata bekas Stafsus Menteri/Kepala Bappenas itu.
Bahkan, kemacetan diprediksi dapat mencapai berjam-jam sebelum masuk jembatan, terutama pada pagi dan sore hari.
"Tugas seorang kepala daerah antara lain adalah untuk kesejahteraan rakyatnya. Kini, akibat Jembatan Aurduri 1 ini, bukan hanya kesejahteraan yang terganggu bagi masyarakat Provinsi Jambi, tetapi juga sebagian masyarakat Indonesia bagian Sumatera. Apakah tidak salah jika pemerintah ini tidak mampu memimpin rakyatnya dengan baik? Sampai kapan Jambi akan menjadi bahan tertawaan provinsi lain?" tegas Usman.
Kawan lama Presiden RI Ketiga Bj Habibie itu meminta Mendagri tidak hanya menyampaikan data inflasi, tetapi juga mengevaluasi bahwa salah satu penyebab inflasi di Sumatera adalah kemacetan parah di Jembatan Aurduri 1 yang menghambat pengiriman sembilan bahan pokok. Usman terus mendorong Al Haris agar segera melobi Jokowi melalui Menteri PUPR untuk menegaskan rencana pembangunan Jembatan Aurduri 3.
Asal tahu saja, Usman selalu punya pandangan tegak lurus terhadap Al Haris melalui ide baru dan inovasinya. Usman memiliki pemahaman yang mendalam mengenai konsep pembangunan nasional berkat hubungan baiknya dengan Presiden RI ketiga Bj Habibie.
Saat menjabat sebagai bupati, Usman berhasil mengajak pemerintah pusat untuk membangun Pelabuhan Roro di Kuala Tungkal di atas lahan seluas sepuluh hektare dengan dana sebesar Rp10 miliar dari APBN, yang keseluruhannya dikerjakan oleh pemerintah pusat.
Proyek ini hanya dimulai dengan sebuah telepon. Meskipun sempat terhambat, Usman langsung menemui Menteri Perhubungan Magendaan untuk melanjutkan proyek tersebut. Jika tidak, Usman meminta proyek itu diserahkan kepada Pemda Tanjabar untuk dilanjutkan.
Usman telah membangun jaringan yang luas dan memiliki kemampuan tinggi dalam berbagai aspek di tingkat pusat, yang menjadi modal besar bagi percepatan pembangunan di berbagai sektor. Salah satu perjuangannya adalah menjadikan jalan-jalan kabupaten sebagai jalan nasional mulai dari simpang KM 35 Jalan Lintas Timur Sumatera hingga menuju Kota Kuala Tungkal, serta salah satunya membangun pelabuhan Muarasabak saat berkiprah sebagai anggota DPR RI. (Deni)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
-1.jpg?width=336&height=188)
