KABAR18.COM– Proyek pembangunan jalan khusus batubara di Provinsi Jambi kembali menjadi sorotan. Ketua DPRD Provinsi Jambi, M Hafiz Fattah, mendesak pemerintah provinsi untuk segera membentuk tim evaluasi terhadap dua perusahaan yang dinilai lamban dalam menyelesaikan proyek strategis tersebut. Diketahui, progres pembangunan jalan khusus oleh PT Putra Bulian Propertindo dan PT Sinar Anugrah Sukses (SAS) tercatat masih di bawah 15 persen.
Padahal, kedua perusahaan tersebut sebelumnya telah menargetkan penyelesaian pembangunan pada akhir 2024.
Baca Juga: Polda Jambi Siap Dukung Penutupan Jalan Nasional untuk Batubara
"Yang menjadi kendala apa? Saya lihat kemarin masih ada yang progresnya 11 persen, bahkan ada yang baru 7 persen. Tentu ini sangat mengecewakan," ujar Hafiz Fattah, pada Minggu (25/05/2025).
PT Inti Graha yang juga terlibat dalam proyek di kawasan Tenam justru telah mencatatkan progres pembangunan hingga 90 persen, dan ditargetkan mulai beroperasi pada Juli 2025. Hafiz Fattah mempertanyakan keseriusan dua perusahaan lainnya dalam merealisasikan komitmen mereka.
Baca Juga: Al Haris Respon Positif Masukan Dewan sebagai Evaluasi Kinerja Pemerintah
Ia juga menyinggung kemungkinan kendala seperti pembebasan lahan maupun masalah finansial yang dihadapi perusahaan. “Kalau memang kendalanya adalah finansial, lebih baik kita cari perusahaan yang benar-benar siap dan sanggup menyelesaikan proyek jalan khusus batubara ini sesuai dengan target,” tegasnya.
Menurutnya, masyarakat Jambi sangat berharap proyek jalan khusus ini dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, lambannya progres pembangunan justru menimbulkan kekecewaan.
Baca Juga: Ada Apa, Pemprov Jambi Undang Ketua RT se Kelurahan Aurkenali ke Hotel
“Bagaimana mungkin batubara bisa menjadi pendorong ekonomi Jambi jika jalan khususnya saja belum rampung? Ini harus jadi perhatian serius,” tambahnya.
Oleh karena itu, ia mendesak Pemerintah Provinsi Jambi untuk segera mengambil langkah tegas dengan membentuk tim khusus yang akan turun langsung ke lapangan guna mengevaluasi kinerja dua perusahaan tersebut.
“Saya kira tindakan tegas bisa mulai diambil dari hari ini. Pemerintah harus segera turun dan bentuk tim evaluasi,” tutup Hafiz Fattah.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
