Pendiri PAN, Nasroel Yasier : Besar Dampak Elektoral Bagi Al Haris Dari Krisis RSUD Raden Mattaher.

Pendiri PAN, Nasroel Yasier : Besar Dampak Elektoral Bagi Al Haris Dari Krisis RSUD Raden Mattaher.

Reporter: PM | Editor: Admin
Pendiri PAN, Nasroel Yasier : Besar Dampak Elektoral Bagi Al Haris Dari Krisis RSUD Raden Mattaher.
Salah satu pendiri PAN Provinsi Jambi || dokpri

KABAR18.COM - Jika uang insentif para nakes di RSUD Raden Mattaher tidak dibayar kan dampak elektoralnya terhadap Al Haris yang akan maju kembali jadi Gubernur Jambi.

"Coba bayangkan ratusan orang yang kecewa dari dokter, perawat, tenaga medis lainnya. Pasti mereka akan membawa keluarganya untuk tidak memilih Al Haris nantinya," ungkap salah seorang pendiri PAN Provinsi Jambi,  Nasroel Yasier.

Baca Juga: Insentif Belum Dibayar Ratusan Nakes RSUD Raden Mattaher Ancam Mogok

Menurut Nasroel yang juga Ketua Komisi Advokasi Daerah ( KAD) Provinsi Jambi, kunci permasalahan yang terjadi di RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi  ditangan Gubernur Jambi, Al Haris. 

" Seluruh jajaran direksi diangkat dan diberhentikan oleh gubernur. Panggil seluruh direksi, lakukan audit menyeluruh. Akan terlihat siapa yang salah. " Jelasnya. KAD Merupakan Mitra Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) di Provinsi Jambi.

Baca Juga: RSUD Raden Mattaher Punya Hutang Rp 69 M, Pelayanan dan Fasilitas Amburadul, Iskandar Budiman : Kondisi ini Sudah Terjadi Bertahun Tahun, yang Terparah Zaman Sekarang ini.

Yang kita kuatirkan tambah Nasroel masyarakat akan takut berobat ke RSUD terbesar di Provinsi Jambi ini. Karena krisis keuangan : obat obatan dan alat alat medis tidak terbeli, nakes yang bekerja tidak dibayar insentifnya.  Dampaknya pelayanan tidak maksimal.

Benang kusut masalah keuangan di RSUD Raden Mattaher ini sudah tampak. Salah satunya kesalahan manajemen, hutang rumah sakit terus bertambah, hingga kini sudah mencapai Rp 69 Miliar. 

Baca Juga: Sekda Provinsi Jambi, DR. Sudirman Perintahkan Direksi RSUD Raden Mattaher Bayar Segera Uang Insentif Nakes itu..

Salah satu pendapatan RSUD ini dari uang BPJS, pihak BPJS menjelaskan sudah membayar semua tagihan itu kepada rumah sakit. Jadi tidak ada alasan tidak membayar uang insentif para Nakes dari jasa pelayanan BPJS.

" Infonya BPK sudah memaparkan hasil pemeriksaan kepada gubernur, sekda dan pihak rumah sakit. Kalau tidak ditangani dengan benar, RSUD ini  tidak bisa beroperasi," ungkap mantan wartawan ini.***

 

 

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Kabar Lainnya

Kabar Lainnya