
Politik ·
DPR Sahkan Undang-Undang Perampasan Aset Setelah Dibahas 18 Tahun
DPR mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset pada 19 November 2026 setelah pembahasan selama 18 tahun. Aturan ini memungkinkan perampasan tanpa putusan pidana dalam keadaan tertentu.































