ABADI Soroti Risiko Pembatasan Outsourcing bagi UMKM di Jakarta

Jakarta — Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI) menilai pembatasan pekerjaan outsourcing dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan berisiko mengurangi penyerapan pekerja formal dan mengganggu usaha penyedia jasa pemborongan pekerjaan di Jakarta pada Kamis, 1 Oktober 2026.

Rencana pembatasan itu berkaitan dengan pengaturan jenis dan bidang pekerjaan yang dapat dialihdayakan. Berdasarkan laporan Kumparan, pembatasan pada empat bidang dapat berdampak pada pekerja outsourcing serta sektor usaha yang selama ini menggunakan atau menyediakan layanan tersebut.

ABADI menyebut sektor yang berpotensi terdampak antara lain teknologi informasi, pusat data, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi penyedia jasa pemborongan pekerjaan. Asosiasi meminta pemerintah tidak mempersempit bidang outsourcing karena kebijakan itu dinilai dapat mengurangi kesempatan kerja.

Kumparan melaporkan survei ABADI mencatat 650 ribu pekerja outsourcing. Jika penggunaan outsourcing hanya dibatasi pada empat bidang, kebijakan tersebut disebut dapat berdampak pada 490 ribu pekerja. Laporan yang sama menyebut pembatasan itu berpotensi memperbesar jumlah pekerja informal karena penyerapan di lapangan kerja formal berkurang.

Pembatasan outsourcing berpengaruh pada pekerja dan UMKM

Risiko bagi pembaca Kabar18 terletak pada hubungan antara aturan ketenagakerjaan, keberlangsungan penyedia jasa, dan kesempatan kerja. UMKM yang menjalankan jasa pemborongan pekerjaan dapat kehilangan ruang usaha apabila jenis pekerjaan yang boleh dialihdayakan dipersempit.

Kontan melaporkan ABADI menilai pekerja alih daya yang kehilangan kesempatan kerja dapat terdorong masuk ke sektor informal. Asosiasi juga menyoroti perlunya kejelasan batas antara hubungan perdata ant perusahaan dan hubungan ketenagakerjaan dalam RUU tersebut.

Tribunnews melaporkan RUU itu berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 mengenai penetapan jenis pekerjaan alih daya oleh menteri ketenagakerjaan. Laporan tersebut juga menyebut hasil survei ABADI memperkirakan kurang dari 50 persen pekerja alih daya yang ada berpotensi tidak diserap perusahaan pengguna jika pembatasan hanya berlaku untuk empat bidang.

Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan selesai pada Oktober 2026, menurut laporan Waspada. Perkembangan pembahasan aturan akan menentukan ruang kerja perusahaan outsourcing, posisi pekerja formal, serta keberlanjutan UMKM penyedia jasa pemborongan pekerjaan.

Sumber

• CNBC Indonesia — laporan berita ekonomi dan bisnis
• Kumparan Bisnis — laporan bisnis
• Kontan — laporan ekonomi nasional
• Tribunnews — laporan bisnis nasional
• bloombergtechnoz.com
• liputan6.com