Bahlil Jelaskan Dasar Kebijakan UMKM di Jakarta

Jakarta — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menceritakan pengalaman memperoleh proyek bernilai kontrak Rp 60 juta dalam Rakernas Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) di Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026.

Bahlil mengatakan ia pernah mengantre di depan ruangan bupati selama berhari-hari ketika mengurus proyek tersebut. Pengalaman itu menjadi salah satu dasar bagi dirinya dalam merumuskan kebijakan afirmatif yang memprioritaskan pengusaha daerah dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pengelolaan sumber daya alam.

Dalam acara tersebut, Bahlil menjelaskan pemerintah telah menerbitkan sejumlah kebijakan untuk memperluas keterlibatan pelaku usaha lokal. Kebijakan itu mencakup prioritas pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) tanpa tender bagi UMKM dan koperasi, serta dorongan agar perusahaan pertambangan menggunakan kontraktor jasa pertambangan lokal.

Kebijakan diarahkan untuk membuka akses usaha daerah

Pemerintah mengubah ketentuan pertambangan agar pelaku usaha yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh prioritas wilayah IUP tanpa mengikuti tender umum. Mekanisme ini ditujukan untuk memberi kesempatan lebih besar kepada pengusaha daerah dan UMKM yang selama ini menghadapi persaingan dengan perusahaan bermodal puluhan hingga ratusan miliar rupiah.

Empat kebijakan yang disampaikan Bahlil meliputi prioritas IUP bagi UMKM dan koperasi, legalisasi sumur minyak rakyat, peningkatan keterlibatan kontraktor lokal, serta pengaturan persetujuan kuota produksi batu bara melalui revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Kebijakan tersebut diterbitkan melalui Peraturan Menteri Investasi dan empat aturan baru di Kementerian ESDM. Pemerintah menyatakan akses regulasi itu diarahkan untuk mendorong pemerataan ekonomi di daerah penghasil tambang dan minyak serta gas bumi.

Sumber

• CNBC Indonesia — laporan pernyataan Bahlil
• RRI — laporan kebijakan akses IUP bagi UMKM
• rctiplus.com
• us.headtopics.com
• pantau.com