Bapanas Tarik Beras Fortifikasi Bermasalah di 11 Provinsi

Jakarta — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menemukan masalah administrasi, nilai gizi, dan mutu pada 25 merek beras fortifikasi yang diawasi di 11 provinsi selama Juli hingga Agustus 2026.

Temuan itu mencakup produk milik 11 pelaku usaha. Bapanas melalui Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah memberikan surat peringatan kepada para pemilik izin edar. Seluruh produsen dari 25 merek tersebut disebut telah menghentikan produksi sampai minggu pertama September 2026.

Pemerintah juga memerintahkan pencabutan izin khusus beras fortifikasi terhadap merek-merek yang bermasalah.

Mengapa Penarikan Beras Fortifikasi Berdampak pada Konsumen

Beras fortifikasi dipasarkan dengan klaim kandungan gizi tertentu. Ketidaksesuaian antara kandungan dan label dapat memengaruhi keputusan konsumen ketika memilih produk serta menimbulkan selisih antara harga yang dibayar dan nilai produk yang diterima.

Berdasarkan hasil pengawasan dan pengujian sampel, potensi kerugian konsumen dari selisih harga produk diperkirakan mencapai Rp89 triliun. Angka itu menjadi alasan penting bagi konsumen untuk memperhatikan informasi pada kemasan dan mengikuti keterangan resmi mengenai merek yang ditarik.

Pengawasan dilakukan terhadap peredaran beras fortifikasi di 11 provinsi. Laporan terkait juga menyebut pemerintah bersama Satuan Tugas Pangan menindaklanjuti temuan melalui penghentian produksi, penarikan stok, verifikasi ilmiah, dan penelusuran rantai distribusi.

Untuk tahap berikutnya, merek yang belum menyelesaikan penarikan masih berada dalam proses penarikan dari tempat peredaran. Pemerintah juga mengkaji tindak lanjut atas dugaan pelanggaran melalui penelusuran dan langkah penegakan sesuai kewenangan.

Sumber

• CNN Indonesia — laporan ekonomi
• RRI — laporan nasional
• finance.detik.com
• merdeka.com
• ekonomi.republika.co.id