KABAR18.COM — Bupati Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Dillah Hikmah Sari, berharap penyerahan laporan keuangan daerah tahun ini dapat mempertahankan standar akuntabilitas yang tinggi di mata negara.
Harapan tersebut tercermin dalam komitmen pemerintah daerah untuk menyelesaikan administrasi keuangan secara tepat waktu dan transparan.
Langkah ini menjadi fondasi utama dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab kepada masyarakat Tanjung Jabung Timur.
Kepatuhan terhadap regulasi pelaporan dinilai kunci menjaga kepercayaan publik terhadap penggunaan anggaran daerah.
Bupati Dillah secara resmi menghadiri, sekaligus menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025, Selasa (31/3/2026).
Dokumen krusial tersebut diserahkan langsung kepada jajaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi di Kota Jambi.
Penyerahan LKPD ini merupakan agenda tahunan yang wajib dilaksanakan oleh setiap kepala daerah sesuai mandat undang-undang. Kegiatan tersebut menjadi bagian integral dari upaya pemerintah kabupaten dalam menunjukkan transparansi pengelolaan dana publik.
Manajemen keuangan yang tertib dan profesional terus diupayakan oleh seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Tanjung Jabung Timur. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun secara fisik di lapangan.
Audit yang akan dilakukan oleh BPK diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai kesehatan fiskal di wilayah pesisir tersebut. Pemerintah kabupaten menyatakan kesiapannya untuk bersikap kooperatif selama masa pemeriksaan berlangsung oleh tim auditor negara.
Komitmen pimpinan daerah dalam mengawal integritas laporan keuangan menjadi sinyal positif bagi iklim investasi dan pembangunan. Dillah Hikmah Sari meminta seluruh bawahannya untuk segera menyiapkan data dukung yang diperlukan guna mempermudah proses pemeriksaan.
Penyusunan LKPD Tahun 2025 ini telah melalui serangkaian proses verifikasi internal yang ketat di tingkat sekretariat daerah. Hasil laporan tersebut mencakup seluruh penggunaan anggaran, aset daerah, serta kewajiban finansial yang dijalankan sepanjang tahun lalu.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetap menjadi target utama yang ingin diraih kembali oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Prestasi tersebut dianggap sebagai simbol keberhasilan dalam menjalankan tata kelola keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Melalui penyerahan dokumen ini, bupati membuktikan bahwa koordinasi antarlembaga negara berjalan dengan harmonis dan efektif. Profesionalisme jajaran keuangan daerah terus dipacu agar setiap laporan yang dihasilkan memiliki akurasi data yang tinggi.
Serah terima dokumen berlangsung khidmat di kantor perwakilan BPK Provinsi Jambi. Jajaran pimpinan BPK mengapresiasi langkah cepat bupati memenuhi kewajiban pelaporan sebelum batas waktu berakhir.
Monitoring terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan juga akan menjadi fokus perhatian pemerintah daerah pasca penyerahan laporan ini.
Keberlanjutan pembangunan yang maju dan sejahtera sangat bergantung pada kualitas pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan transparan. **
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
