“Kwarnas harusnya menjadi mata air dari Satya dan Darma Pramuka, serta menjadi teladan bagi Kwarda, Kwarcab hingga Gudep serta Satuan Karya. Kami ingin marwah Gerakan Pramuka sebagai organisasi pendidikan tetap terjaga,” kata Untung Widyanto, yang menjadi wartawan sejak 1991.
Menurut Untung Widyanto, pimpinan Kwarnas saat ini juga gagal menjalankan amanat dan keputusan Munas Pramuka di Kendari. Revisi UU Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka tidak terealisasi. Setiap tahun Kwarnas cuma mendapat dana APBN sekitar Rp 7 miliar saja. Padahal, Kwarnas periode 2008-2013 mendapat dana di atas Rp 50 miliar/tahun. Hubungan Kwarnas dengan pemerintah pusat dan daerah juga kurang berjalan baik. Hal ini ditandai dengan minimnya kehadiran Menteri dan pejabat tinggi dalam acara kepramukaan.
Baca Juga: Kodim 0415/Jambi Bantu Persiapan Perkemahan Pramuka Santri Putri 2022
Puncaknya pada Jambore Nasional di Cibubur, 14-20 Agustus 2022. Kegiatan akbar lima tahun sekali ini tidak dibuka Presiden Joko Widodo dan tidak ditutup Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Padahal Jamnas-jamnas sebelumnya, selalu dibuka dan ditutup oleh Presiden dan Wakil Presiden selaku Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka. “Kakak-kakak pimpinan Kwarda harus berani mengevaluasi Kwarnas periode ini pada Munas Pramuka di Banda Aceh, akhir November 2023. Jangan takut lagi dengan kejadian seperti dalam Munas Pramuka di Kendari, pada September 2018,” ujar Untung Widyanto *****
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
