DJP Tetapkan Pemungutan PPh Empat Marketplace Mulai 1 November

Jakarta — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli dijadwalkan mulai memungut Pajak Penghasilan (PPh) dari pedagang online pada 1 November 2026.

Penerapan itu mengikuti berakhirnya penundaan pemungutan PPh Pasal 22 pada 31 Oktober 2026. Ketentuan tersebut mengatur marketplace yang ditunjuk pemerintah memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari omzet transaksi pedagang.

DJP menyatakan kebijakan ini bukan pengenaan jenis pajak baru. Perubahannya terletak pada mekanisme pembayaran, dari sebelumnya dihitung dan disetorkan sendiri oleh penjual menjadi dipungut melalui marketplace.

Pemungutan marketplace mengubah mekanisme pembayaran pajak

Marketplace yang memungut pajak berkewajiban menyetorkannya ke kas negara, melaporkan pungutan kepada DJP, dan menyediakan bukti pemungutan elektronik bagi penjual.

Pedagang orang pribadi dengan omzet usaha tidak melebihi Rp500 juta dalam satu tahun pajak dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace.

Penundaan sampai 31 Oktober 2026 diberikan agar platform digital menyiapkan penerapan kebijakan. DJP menyebut pemberlakuan PPh Pasal 22 berdasarkan ketentuan tersebut dimulai pada 1 November 2026.

Keempat platform yang disebut dalam laporan adalah Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli. Ketentuan ini menyasar transaksi pedagang dalam negeri melalui mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik.

Sumber

• CNBC Indonesia — laporan ekonomi
• Direktorat Jenderal Pajak — pengumuman resmi
• ikpi.or.id