Indonesia Gunakan Hak Jawab soal Papua dalam Sidang Umum PBB

New York — Indonesia menggunakan hak jawab pada 28 September 2026 dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81 untuk menanggapi pernyataan tentang Papua dari Kepulauan Solomon dan Vanuatu.

Mengapa ini penting: Pernyataan itu menjadi posisi resmi Indonesia di forum PBB dan memuat penjelasan tentang penanganan dugaan pelanggaran HAM serta kewajiban perlindungan warga sipil.

Menurut rekaman transkrip PBB, Indonesia menyatakan setiap dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang kredibel ditangani secara serius melalui lembaga nasional dan mekanisme hukum, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang independen.

Indonesia juga mengatakan pembahasan mengenai Papua harus mencerminkan situasi secara menyeluruh. Dalam hak jawab itu, Indonesia menegaskan kewajibannya melindungi seluruh warga negara serta menyatakan bahwa penegakan hukum harus tunduk pada hukum nasional dan kewajiban internasional di bidang hak asasi manusia.

Indonesia menolak tudingan bahwa tantangan keamanan dan pembangunan di Papua merupakan bagian dari kebijakan yang secara sistematis melanggar hak asasi manusia. Indonesia menyatakan akan terus terlibat melalui mekanisme yang relevan dan mendorong dialog serta kerja sama yang menghormati fakta dan keselamatan warga sipil.

Vanuatu menyampaikan keprihatinan mengenai laporan pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat asli Papua Barat dalam Debat Umum tersebut. Rekaman PBB juga memuat seruan agar Indonesia memfasilitasi kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke Papua Barat.

Sumber

• Perserikatan Bangsa-Bangsa
• RRI
• RNZ
• detikcom