Jakarta, Kemenkeu Pantau Pajak Sawit dan Aset Kaya dengan AI

Jakarta — Kementerian Keuangan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk mengawasi transaksi pajak sektor kelapa sawit dan memperbarui pemantauan aset wajib pajak berpenghasilan tinggi di Jakarta pada 13 Oktober 2026.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP), unit Kementerian Keuangan yang menangani administrasi perpajakan, menggunakan machine learning untuk membaca faktur pajak elektronik secara otomatis. Sistem itu mengidentifikasi jenis barang, jumlah atau volume, serta harga transaksi yang tercantum dalam faktur.

Data transaksi kemudian dapat dibandingkan dengan pembelian bahan baku, perkiraan hasil produksi minyak sawit, dan laporan penjualan perusahaan. Ketidaksesuaian di antara data tersebut menjadi indikasi risiko yang dapat ditindaklanjuti otoritas pajak.

Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman menyampaikan penggunaan teknologi itu dalam forum The 7th Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Forum (BRITACOF) di Jakarta pada 13 Oktober 2026. Sistem tersebut juga dikembangkan untuk menampilkan profil individu, keluarga, perusahaan, aset, dan hubungan kepemilikan wajib pajak beraset besar.

AI memperluas pengawasan pajak berbasis data

Bagi pembaca nasional, sistem ini menunjukkan perluasan pengawasan pajak dari laporan transaksi menuju hubungan antara bahan baku, produksi, penjualan, kepemilikan, dan perubahan aset. Pendekatan itu ditujukan untuk membantu DJP menemukan potensi ketidakpatuhan dengan mengolah data yang sudah tersedia dalam faktur dan informasi perusahaan.

Dasbor pemantauan juga disiapkan untuk mendeteksi aksi korporasi seperti merger, akuisisi, dan penjualan saham. Perubahan kepemilikan atau nilai aset yang teridentifikasi dapat digunakan untuk memperbarui informasi kekayaan pada sistem pengawasan secara lebih cepat.

Sumber

• Detik Finance — laporan ekonomi dan bisnis
• iNews — laporan nasional
• kumparan.com
• nasional.kontan.co.id
• wartaekonomi.co.id