Jokowi Sebut Polemik Ijazah Dirinya dan Gibran sebagai Operasi Politik

Sumber — Presiden ke-7 Joko Widodo pada 16 Oktober 2026 menyebut polemik ijazah dirinya dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai operasi politik. Ia menyampaikan pernyataan itu di kediamannya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.

Mengapa ini penting: Polemik ini berkaitan dengan wacana hak angket DPR dan menyangkut status pencalonan Gibran pada Pemilihan Presiden 2024.

Jokowi mengatakan ada pihak yang menunggangi polemik tersebut sehingga kembali ramai. Menurut dia, operasi politik itu dapat bertujuan menurunkan reputasi politik dirinya dan Gibran.

“Ya, dua-duanya bisa,” kata Jokowi ketika ditanya apakah dirinya atau Gibran yang menjadi sasaran. Ia tidak merinci pihak yang dituding berada di balik operasi politik tersebut.

Polemik itu berkaitan dengan wacana penggunaan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pernyataannya, Jokowi menyebut hak angket merupakan hak konstitusional setiap fraksi di DPR.

Wacana tersebut mencuat setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma yang setara dengan ijazah sekolah menengah atas yang diperoleh Gibran saat bersekolah di luar negeri dan digunakan untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024.

Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diberitakan sejumlah media, juga menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden. Putusan itu kemudian menjadi salah satu dasar desakan agar DPR menggunakan hak angket terkait polemik tersebut.

Sumber

• detikJateng
• Tempo English
• RRI
• CNN Indonesia