Katalog Elektronik INAPROC Membuka Akses Pengadaan Pemerintah bagi UMKM

Indonesia — Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menggunakan Katalog Elektronik sebagai bagian dari ekosistem Platform Pengadaan Nasional untuk memperluas keterlibatan usaha mikro, kecil, dan koperasi dalam pengadaan pemerintah pada 5 Oktober 2026.

Mengapa ini penting: UMKM dan koperasi memperoleh akses ke pengadaan pemerintah melalui Katalog Elektronik, dengan kompetisi sampai Rp15 miliar diperuntukkan bagi usaha kecil atau koperasi.

Platform tersebut tersedia melalui INAPROC dan digunakan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam pengadaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Informasi mengenai peluang UMKM itu disampaikan dalam artikel yang terbit pada 5 Oktober 2026.

Menurut artikel tersebut, Katalog Elektronik dapat memberi UMKM akses ke pasar tambahan karena pembelinya mencakup lebih dari 25 ribu satuan kerja pemerintah pusat dan lebih dari 20 ribu satuan kerja perangkat daerah. Angka itu menjadi gambaran luasnya calon pengguna dalam ekosistem pengadaan pemerintah.

Dokumen LKPP menyebut nilai total pagu kompetisi sampai dengan Rp15 miliar diperuntukkan bagi usaha kecil atau koperasi. Ketentuan itu berbeda dari klaim dalam draf yang menyebut omzet kumulatif tahunan lebih dari Rp15 miliar sebagai syarat tarif PNBP nol persen.

Materi resmi pemerintah mengenai Katalog Elektronik menyebut usaha mikro, kecil, dan koperasi dikenai tarif PNBP Rp0. Ketentuan tarif tersebut tidak disajikan sebagai insentif yang bergantung pada omzet tahunan lebih dari Rp15 miliar.

INAPROC merupakan ekosistem digital nasional untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Katalog Elektronik Versi 6 di dalamnya berfungsi sebagai etalase produk dan jasa penyedia yang telah melalui proses verifikasi, termasuk produk dengan kandungan dalam negeri.

Dengan demikian, Katalog Elektronik membuka saluran pengadaan pemerintah bagi UMKM, tetapi angka Rp15 miliar dalam dokumen LKPP merujuk pada batas nilai pagu kompetisi untuk usaha kecil atau koperasi, bukan ambang omzet tahunan sebagaimana tertulis dalam draf.

Sumber

• Kumparan
• JDIH LKPP
• Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian
• Bagian Pengadaan Barang