Kenaikan Yield Surat Utang Tekan Bisnis dan APBN
Kenaikan yield surat utang mendorong biaya pembiayaan pemerintah dan kredit usaha. Analisis ini juga menyoroti risiko tekanan terhadap APBN, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi.
Oleh Mukmin John
Editor: Mursyid Sonsang
· 2 menit baca
Jakarta — Kenaikan yield surat utang di Indonesia pada Oktober 2026 berisiko meningkatkan biaya modal, menahan ekspansi bisnis, dan memperlambat proyeksi pertumbuhan ekonomi.
Analisis Republika menyebut yield US Treasury (UTS) tenor 10 tahun mencapai 5,31 persen, titik tertinggi sejak 2002. Kondisi itu ikut mendorong yield surat utang negara (SUN) tenor 10 tahun dari 6 persen pada awal tahun 2026 menjadi 7,17 persen pada Oktober 2026.
Kenaikan yield dapat memperbesar biaya pembiayaan pemerintah ketika obligasi lama jatuh tempo dan harus digantikan dengan penerbitan baru yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi. Pemerintah memperkirakan pembayaran bunga utang mencapai Rp599,24 triliun hingga akhir tahun 2026 dan diproyeksikan menjadi Rp650,31 triliun pada tahun 2027. Hingga Agustus 2026, pembayaran bunga utang tercatat Rp394,2 triliun.
Kenaikan yield menekan APBN dan dunia usaha
Perbankan dan korporasi menggunakan yield obligasi pemerintah sebagai acuan untuk menetapkan suku bunga kredit. Ketika yield meningkat, suku bunga pinjaman bagi pelaku usaha dan konsumen dapat ikut naik. Modal yang lebih mahal berpotensi menunda ekspansi bisnis, sementara sektor swasta menghadapi persaingan dengan instrumen negara yang dinilai lebih aman.
Analisis tersebut juga menyoroti risiko pelarian modal apabila selisih imbal hasil surat berharga negara dan UTS semakin tipis. Penarikan dana investor dari negara berkembang dapat menekan nilai tukar dan meningkatkan biaya impor bahan baku serta pangan.
Dalam lima tahun terakhir, outstanding SBN Indonesia dilaporkan meningkat 37,68 persen menjadi Rp8.387,23 triliun. Hingga Agustus 2026, outstanding SBN mencapai Rp8.983,02 triliun. Pada periode yang sama, kewajiban membayar bunga utang naik 49,75 persen.
Analisis itu menyebut APBN per Agustus 2026 semula surplus Rp154 triliun, tetapi setelah pembayaran bunga utang diperhitungkan berubah menjadi defisit Rp240,1 triliun.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Entrepreneur
Mengapa Pesantren Sunan Drajat Kembangkan Ekonomi Digital
Pesantren Sunan Drajat di Lamongan mengembangkan koperasi digital, pembayaran Face ID bagi santri, dan sekitar 200 gerai ritel dengan pendampingan Ban…
Terbaru di Analisis

Berita utama hari ini

Baca juga





