Komdigi Fokus Mengatur Adopsi AI, Bukan Memperlambat Pengembangannya

Jakarta Pusat — Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyatakan pemerintah Indonesia berfokus mengatur adopsi kecerdasan artifisial (AI) di berbagai sektor, bukan menentukan apakah perusahaan teknologi global memperlambat pengembangannya. Pernyataan itu disampaikan pada Senin, 12 Oktober 2026, di Jakarta Pusat.

Mengapa ini penting: Pemerintah menempatkan pengaturan pemanfaatan AI di berbagai sektor dan keamanan pengembangannya sebagai fokus, bukan pembatasan laju perusahaan teknologi global.

Nezar menilai langkah sejumlah perusahaan global memperlambat pengembangan AI merupakan bagian dari dinamika industri. Menurut dia, perusahaan-perusahaan tersebut kemungkinan sedang mencari model bisnis yang lebih sesuai, sekaligus menghadapi tantangan keamanan.

“Kita tidak mengurus soal bagaimana mereka slow down, ya, tetapi kita mengurus bagaimana adopsinya di sejumlah sektor,” kata Nezar, seperti dikutip Bisnis.com.

Ia juga menilai perlambatan strategi perusahaan tidak serta-merta menunjukkan bahwa pengembangan AI mengalami stagnasi. Langkah tersebut dapat mencerminkan penyesuaian strategi bisnis masing-masing perusahaan.

Arah kebijakan Indonesia

Pernyataan Nezar sejalan dengan sikap Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid yang disampaikan pada 7 Oktober 2026. Meutya mengatakan Indonesia tidak mendorong perlambatan AI, melainkan penerapan safety by design, yakni memasukkan aspek keamanan sejak tahap awal pengembangan.

Menurut Meutya, pengembangan AI perlu menyediakan waktu untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko sebelum teknologi digunakan secara luas. Ia menegaskan pendekatan tersebut bukan untuk menghentikan inovasi, melainkan agar inovasi berlangsung dengan mitigasi yang memadai.

Komdigi sebelumnya menyatakan pemanfaatan AI di Indonesia diarahkan ke sejumlah sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, jasa keuangan, dan pemerintahan. Pemerintah juga menyiapkan kerangka kebijakan berupa Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial, Peta Jalan AI Nasional, serta Etika AI Nasional yang diproses menjadi peraturan presiden dengan pendekatan berbasis risiko.

Sumber

• Bisnis.com
• Warta Ekonomi
• RRI