Komisi X DPR Usulkan Aturan Penyetaraan Ijazah dalam Revisi UU Sisdiknas

Jakarta — Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menyatakan Komisi X berencana memasukkan aturan penyetaraan ijazah ke dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada Jumat, 13 November 2026. Pernyataan itu disampaikan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Mengapa ini penting: Jika dimasukkan ke revisi UU Sisdiknas, aturan ini dapat menjadi acuan penyetaraan bagi lulusan pendidikan luar negeri, santri, dan pelajar Indonesia di berbagai negara.

Menurut Liputan6, rencana tersebut muncul setelah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka. Komisi X menjadikan polemik itu sebagai bahan evaluasi untuk membentuk aturan yang menjadi acuan bersama dan menghindari perbedaan penafsiran.

Lalu mengatakan aturan tersebut tidak hanya ditujukan bagi lulusan sekolah umum di luar negeri. Ketentuan itu juga akan mencakup santri dan pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di berbagai negara.

Rincian teknis penyetaraan masih akan dibahas bersama pakar. Salah satu hal yang perlu dibahas ialah penggunaan surat keterangan kehadiran atau attendance sebagai dasar penyetaraan, seperti yang dipersoalkan dalam perkara Gibran.

Kemendikdasmen menetapkan pencabutan surat keterangan penyetaraan Gibran melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026 pada 11 November 2026. Menurut BeritaSatu, keputusan itu mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pencabutan tersebut merupakan tindak lanjut putusan kasasi Mahkamah Agung. Ia mengatakan surat keterangan itu tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sumber

• Liputan6
• BeritaSatu
• Tribunnews
• CNN Indonesia