Mendagri Minta Kepala Daerah Larang Pembakaran Lahan Saat Darurat Karhutla

Jakarta Pusat — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah melarang pembakaran lahan dalam bentuk apa pun selama masa darurat kebakaran hutan dan lahan pada 12 Oktober 2026.

Mengapa ini penting: Selama masa darurat karhutla, kepala daerah harus mencegah seluruh pembakaran lahan hingga tingkat desa dan mengoordinasikan pemadaman dengan unsur lintas instansi.

Menurut Tito, kepala daerah harus menjalankan larangan itu bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, TNI, Polri, dan tokoh masyarakat. Sosialisasi diminta dilakukan hingga tingkat desa untuk mencegah munculnya titik api baru, termasuk pembakaran yang dilakukan dengan alasan kearifan lokal.

Ia mengatakan penanganan karhutla tidak dapat mengandalkan satu instansi atau pemerintah daerah saja. Tim gabungan masih melakukan pemadaman, sedangkan koordinasi lintas sektor dilakukan untuk memperkuat penanganan kebakaran yang sudah terjadi.

Tito juga meminta pemerintah memaksimalkan pemadaman di lahan gambut. Upaya yang didorong mencakup operasi modifikasi cuaca jika kondisi awan memungkinkan serta pengaliran air dari sumber seperti sungai, danau, bendungan, atau waduk agar pembasahan menjangkau bagian dalam lahan gambut.

Detik melaporkan Tito menyebut larangan pembakaran berlaku selama keadaan darurat dan tidak berlaku sebagai pembatasan permanen setelah status tersebut berakhir. Ia juga mengatakan kebijakan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar telah diperkuat melalui peraturan presiden.

Dengan demikian, pemerintah daerah menjadi pelaksana utama pencegahan di wilayah masing-masing, tetapi pemadaman dan koordinasi melibatkan unsur nasional, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan kementerian terkait.

Sumber

• CNN Indonesia
• Detik
• Tirto