PDIP Usulkan Ambang Parlemen 6 Persen untuk DPR dan DPRD Jakarta

Jakarta — PDI Perjuangan (PDIP) mengusulkan ambang batas parlemen sebesar 6 persen untuk DPR RI, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu pada Selasa (6/10).

Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Said Abdullah, mengatakan usulan tersebut akan dibawa dalam pembahasan RUU Pemilu. Ia menyebut angka 6 persen berlaku secara nasional untuk lembaga legislatif di tingkat pusat dan daerah.

Usulan itu disampaikan Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. PDIP menjadi salah satu partai yang mengajukan besaran ambang batas dalam pembahasan aturan pemilu. Dalam laporan yang tersedia, NasDem mengusulkan 7 persen, sedangkan PKB dan PDIP mengusulkan 6 persen serta Golkar 5 persen.

Ambang batas menentukan keterwakilan partai

Ambang batas parlemen menentukan persentase suara minimum yang harus diperoleh partai politik agar dapat memperoleh kursi dalam lembaga legislatif. Karena usulan PDIP mencakup DPR RI hingga DPRD kabupaten/kota, pembahasannya dapat berpengaruh pada peluang partai politik masuk ke parlemen di tingkat nasional maupun daerah.

Said sebelumnya menyatakan angka 6 persen merupakan usulan resmi PDIP untuk dibahas dalam RUU Pemilu. Pembahasan RUU tersebut disebut akan bergulir di Komisi II DPR RI. Laporan yang tersedia juga menyebut pembahasan RUU Pemilu direncanakan mulai pada awal tahun 2027.

Usulan tersebut masih menjadi bagian dari pembahasan RUU Pemilu. Besaran ambang batas final untuk DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota belum disebutkan dalam laporan yang tersedia.

Sumber

• CNN Indonesia — laporan politik nasional
• IDN Times — laporan politik Indonesia
• tribunnews.com
• suara.com
• liputan6.com
• era.id