Pemerintah Alokasikan TKD Rp735 Triliun dalam APBN 2027
Pemerintah mengalokasikan TKD sebesar Rp735 triliun dalam APBN 2027. Anggaran itu disebut untuk mendukung pembangunan dan memperkuat pelayanan publik di daerah.
Oleh Arsyid Muhamad
Editor: Mursyid Sonsang
· 2 menit baca
Jakarta — Pemerintah mengalokasikan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp735 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 untuk mendukung agenda pembangunan dan memperkuat pelayanan publik di daerah. Alokasi itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Selasa (29/9/2026).
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut alokasi TKD 2027 meningkat dibandingkan outlook TKD 2026 sebesar Rp696,9 triliun. Pemerintah memasukkan anggaran tersebut dalam postur APBN 2027 yang telah disepakati bersama DPR.
Besaran TKD menjadi salah satu komponen belanja negara yang disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah. Alokasi TKD 2027 terdiri atas dana bagi hasil sebesar Rp63,4 triliun, Dana Alokasi Umum sebesar Rp415 triliun, Dana Alokasi Khusus fisik sebesar Rp5 triliun, dan Dana Alokasi Khusus nonfisik sebesar Rp150,9 triliun.
Komponen lainnya mencakup Dana Otonomi Khusus sebesar Rp16,8 triliun, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp1,1 triliun, Dana Insentif Fiskal sebesar Rp2,3 triliun, serta Dana Desa sebesar Rp77 triliun.
Mengapa alokasi TKD penting bagi layanan publik daerah
Transfer ke daerah berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah daerah membiayai program dan layanan yang dibutuhkan masyarakat. Peningkatan alokasi 2027 diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan sekaligus memperkuat pelayanan publik di daerah.
Dengan nilai Rp735 triliun, TKD menjadi bagian penting dari kebijakan fiskal nasional karena menyalurkan anggaran pusat untuk pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Rincian dana menunjukkan dukungan tersebut mencakup pemerataan penerimaan, kebutuhan umum daerah, layanan khusus, insentif fiskal, dan pembangunan desa.
Rencana berikutnya adalah pelaksanaan alokasi sesuai postur APBN 2027 yang telah disepakati pemerintah dan DPR.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini
Politik
DPR Buka Paripurna APBN 2027 dengan 291 Anggota di Jakarta
Rapat paripurna DPR RI di Jakarta membahas pengambilan keputusan atas RUU APBN tahun anggaran 2027. Sebanyak 291 anggota hadir dan kuorum dinyatakan t…
Terbaru di Pemerintahan
Berita utama hari ini
Baca juga
