Pemerintah Cabut Izin PT RAPP di Pelalawan, Riau
Satgas PKH mencabut PBPH PT RAPP di Kabupaten Pelalawan, Riau, berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan. Areal sekitar 338.536 hektare kembali dikuasai negara.
Oleh Pandi Muktar
· 2 menit baca
Pelalawan — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) di Kabupaten Pelalawan, Riau, pada Jumat, 20 November 2026.
Pencabutan itu ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Izin tersebut mencakup areal kerja sekitar 338.536 hektare.
Menurut keterangan Satgas PKH, keputusan administratif itu didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran. Temuan tersebut mencakup kebakaran lahan gambut yang berulang, perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare.
Dengan pencabutan izin, seluruh kegiatan di dalam areal izin PT RAPP dihentikan dan kawasan tersebut kembali berada dalam penguasaan negara. Kewajiban pemulihan lingkungan dan tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku.
Pencabutan izin mengubah pengelolaan kawasan hutan Riau
Keputusan ini berdampak langsung pada status pengelolaan kawasan hutan yang sebelumnya berada dalam areal izin PT RAPP. Bagi pembaca di Riau dan daerah lain, perkara ini berkaitan dengan pengawasan pemanfaatan hutan, perlindungan lahan gambut, serta penegakan kewajiban lingkungan perusahaan.
Satgas PKH menyatakan pencabutan PBPH merupakan sanksi administratif. Pemerintah juga menghentikan kegiatan di seluruh areal izin dan mengambil kembali penguasaan kawasan. Temuan terkait perkebunan sawit, bukaan tambang, dan kerusakan kawasan lindung menjadi bagian dari dasar keputusan tersebut.
PT RAPP merupakan perusahaan yang izin pemanfaatan hutannya dicabut melalui keputusan Menteri Kehutanan. Dalam keterangan yang diberitakan, kewajiban pemulihan lingkungan dan tanggung jawab hukum tetap melekat setelah izin dicabut.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Lingkungan
Pelalawan Pertahankan Status Siaga Karhutla hingga 30 November
Pemerintah Kabupaten Pelalawan mempertahankan status siaga darurat karhutla hingga 30 November 2026 sambil mengantisipasi hujan lebat, banjir, dan gen…
Terbaru di Lingkungan

Berita utama hari ini

Baca juga





