Kabar18.com

Sabtu, 21 November 2026

Pemerintah Cabut Izin PT RAPP di Pelalawan, Riau

Satgas PKH mencabut PBPH PT RAPP di Kabupaten Pelalawan, Riau, berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan. Areal sekitar 338.536 hektare kembali dikuasai negara.

Oleh

· 2 menit baca

Buka foto ukuran besar. Ilustrasi: Pemandangan hutan lebat yang gelap dengan genangan air tenang di sekitarnya.
Ilustrasi: Pemandangan hutan lebat yang gelap dengan genangan air tenang di sekitarnya. · Foto: Connor Scott McManus / Pexels

Pelalawan — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) di Kabupaten Pelalawan, Riau, pada Jumat, 20 November 2026.

Pencabutan itu ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Izin tersebut mencakup areal kerja sekitar 338.536 hektare.

Menurut keterangan Satgas PKH, keputusan administratif itu didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran. Temuan tersebut mencakup kebakaran lahan gambut yang berulang, perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare.

Dengan pencabutan izin, seluruh kegiatan di dalam areal izin PT RAPP dihentikan dan kawasan tersebut kembali berada dalam penguasaan negara. Kewajiban pemulihan lingkungan dan tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku.

Pencabutan izin mengubah pengelolaan kawasan hutan Riau

Keputusan ini berdampak langsung pada status pengelolaan kawasan hutan yang sebelumnya berada dalam areal izin PT RAPP. Bagi pembaca di Riau dan daerah lain, perkara ini berkaitan dengan pengawasan pemanfaatan hutan, perlindungan lahan gambut, serta penegakan kewajiban lingkungan perusahaan.

Satgas PKH menyatakan pencabutan PBPH merupakan sanksi administratif. Pemerintah juga menghentikan kegiatan di seluruh areal izin dan mengambil kembali penguasaan kawasan. Temuan terkait perkebunan sawit, bukaan tambang, dan kerusakan kawasan lindung menjadi bagian dari dasar keputusan tersebut.

PT RAPP merupakan perusahaan yang izin pemanfaatan hutannya dicabut melalui keputusan Menteri Kehutanan. Dalam keterangan yang diberitakan, kewajiban pemulihan lingkungan dan tanggung jawab hukum tetap melekat setelah izin dicabut.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Terbaru di Lingkungan

  3. Berita utama hari ini

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.