Pemprov Bali Soroti Dugaan Nominee dalam Usaha UMKM

Denpasar — Pemerintah Provinsi Bali menyoroti dugaan praktik nominee dalam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Bali pada Jumat, 2 Oktober 2026, termasuk penyewaan kendaraan, salon, dan fotografi.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali I Ketut Sukra Negara mengatakan praktik nominee diduga menggunakan nama warga negara Indonesia sebagai pemegang saham, sementara pengendalian usaha berada pada warga negara asing. Sektor yang turut menjadi perhatian meliputi perdagangan eceran.

Salah satu indikasinya adalah banyak Nomor Induk Berusaha (NIB) yang tercatat beralamat di satu tempat. Sebuah ruko tercatat memiliki sekitar 28 NIB.

Mengapa Dugaan Nominee Penting bagi UMKM Bali

Dugaan penggunaan nama warga negara Indonesia dalam usaha yang dikendalikan pihak asing berkaitan dengan pengawasan investasi dan perlindungan ruang usaha UMKM lokal. Pemerintah perlu mencocokkan identitas serta struktur kepemilikan yang tercatat dengan kegiatan dan pengendalian usaha yang berlangsung.

Praktik nominee tidak hanya berkaitan dengan penguasaan lahan, tetapi juga bidang usaha. Penyewaan kendaraan, salon, dan fotografi disebut sebagai contoh sektor UMKM yang disoroti. Banyak NIB beralamat di satu tempat menjadi indikasi.

Perkiraan usaha penyewaan sepeda motor di Bali mencapai sekitar 400 hingga 500 usaha, sedangkan perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang secara resmi mengantongi izin usaha penyewaan sepeda motor disebut tidak lebih dari lima perusahaan. Angka itu menjadi konteks pengawasan yang lebih luas.

Sukra Negara menyatakan pengawasan dilakukan tidak hanya ketika perusahaan mengurus izin, tetapi juga untuk memastikan kegiatan usaha di lapangan sesuai dengan izin yang dimiliki.

Sumber

• Bali Post — media berita Bali
• travel.detik.com
• radarbuleleng.jawapos.com
• nusabali.com
• konsultanperizinanbali.com