Pilkada Langsung Melahirkan Perampok APBD, Usman Ermulan Dukung Wacana Prabowo Subianto, Kepala Daerah Dipilih DPRD!
Reporter: DAN
· 2 menit baca
KABAR18.COM - Tokoh Jambi, Usman Ermulan, mendukung wacana Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD. Usman meyakini bahwa hal ini dapat memberikan dampak positif bagi tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia
"Ya betul, sebelumnya kepala daerah dipilih oleh wakil-wakil rakyat sesuai tingkatan karena wakil tersebut sudah dipilih oleh rakyat," ujar Usman, Sabtu, 14 Desember 2024.
Mantan anggota DPR RI selama tiga periode yang begitu matang di komisi keuangan, perbankan dan perencanaan nasional ini menyebutkan, model pemilihan kepala daerah oleh DPRD merupakan langkah yang lebih sesuai dengan prinsip demokrasi yang seharusnya.
Menurut Usman, cara tersebut lebih efektif dan efisien dalam menghemat anggaran pembangunan. Namun juga tingkat kualitas kepemimpinan yang lebih berkualitas dan adil karena dipilih berdasarkan kualifikasi dan kapasitas yang dimiliki, bukan semata-mata berdasarkan popularitas atau kemampuan finansial.
"Jika ini terjadi maka seorang calon pemimpin sesuai tingkatannya akan terpilih sesuai dengan keinginan rakyat di daerahnya," tegas Usman.
Usman juga mantan Bupati Tanjungjabung Barat selama dua periode menilai, sistem pilkada langsung saat ini terlalu mahal dan berisiko. Memaksa para calon Gubernur/Bupati/Wali Kota menghambur uang puluhan hingga ratusan miliaran rupiah untuk kampanye. Jika terpilih berpotensi merampok uang negara demi mengembalikan dana yang telah dikeluarkan selama proses pemilihan.
"Pemimpin itu akan mencari cara untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan tersebut. Sekarang ini tugas rakyat di daerah begitu berat karena harus mengawasi kinerja pejabat yang terpilih untuk tidak korupsi uang dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan," tegas Usman.
Ia berharap wacana Prabowo itu betul-betul bisa dilaksanakan.
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Daerah
Warga Kalimantan Barat Gugat Pemerintah soal Kabut Asap
Pengacara warga Kalimantan Barat menggugat Presiden Prabowo Subianto dan 26 pejabat terkait kabut asap. Sidang lanjutan dijadwalkan pada 21 Oktober 20…
Terbaru di Politik

Berita utama hari ini

Baca juga




