Pada akhirnya, RTH Putri Pinang Masak menjadi simbol kegagalan dan pemborosan dana publik yang tidak bisa diterima begitu saja. Bagi rakyat, proyek ini lebih dari sekadar kegagalan perencanaan; ini adalah cerminan ketidakmampuan penguasa dalam mengelola anggaran negara dengan bijaksana dan transparan.
Sudah saatnya kita sebagai masyarakat mengevaluasi kembali pengelolaan anggaran daerah yang sering kali hanya menguntungkan segelintir orang, sementara rakyat harus menanggung beban kebijakan yang tidak jelas hasilnya.
Proyek ini, seperti banyak proyek lainnya, hanya menambah daftar panjang kegagalan ambisius yang memperlihatkan ketidakpedulian pemerintah terhadap kesejahteraan publik.
Apakah kita akan terus membiarkan hal ini terjadi? Ataukah inilah saatnya bagi kita untuk bersuara dan meminta pertanggungjawaban yang lebih jelas dari para pemimpin kita?
Kepercayaan publik semakin menipis, dan hanya ada satu cara untuk mengembalikannya: dengan mengelola dana publik dengan hati-hati dan dengan mendengarkan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat atau atau opsi lain saatnya mengganti sosok pemimpin..!!! Vox Populi, Vox De.!!! Pertanyaan yang sekarang tersisa …. ‘QUO VADIS RTH’??? (MT)
Penulis :
Martayadi Tajuddin
Pengamat Pembangunan Infrastruktur
Tenaga Pengajar Prodi Arsitektur Universitas Adiwangsa Jambi
Alumni Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
