Satgas PRR Izinkan Tiga Provinsi Tetapkan Lagi Status Darurat

Jakarta — Pada 11 November 2026, Satuan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memberi lampu hijau kepada pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk menetapkan kembali status tanggap darurat jika bencana susulan berdampak luas.

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menyatakan pemerintah pusat telah menerbitkan surat edaran kepada pemerintah daerah di tiga provinsi tersebut. Kebijakan itu ditujukan untuk mempercepat penggunaan anggaran dan pengadaan kebutuhan darurat bagi warga terdampak.

Status tanggap darurat dapat ditetapkan kembali ketika banjir atau bencana lain terjadi lagi dengan dampak yang cukup luas, meskipun pemulihan bencana sebelumnya telah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah daerah dapat menggunakan kewenangan tersebut untuk mempercepat penanganan di lapangan.

Laporan Satgas PRR mencatat sedikitnya 41 kejadian banjir susulan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat selama April hingga Oktober 2026. Rinciannya, 18 kejadian terjadi di Aceh, delapan di Sumatera Utara, dan 15 di Sumatera Barat.

Status darurat mempercepat penanganan banjir susulan

Kebijakan ini penting bagi pembaca di daerah terdampak karena membuka jalur pengambilan keputusan yang lebih cepat ketika bencana susulan meluas. Percepatan anggaran dan pengadaan dapat membantu pemerintah memenuhi kebutuhan darurat tanpa terhambat proses administrasi yang panjang.

Sebelumnya, pemerintah juga memantau banjir susulan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Sumatera. Pemerintah Aceh pada 11 November 2026 menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.

Ketentuan pemerintah pusat berlaku bagi daerah terdampak di tiga provinsi. Pemerintah daerah dapat menetapkan kembali status tanggap darurat apabila bencana susulan menimbulkan dampak luas.

Sumber

• CNN Indonesia — media nasional
• kumparan.com
• alinea.id