UU Peradilan Militer Wajib Diubah Paling Lama Dua Tahun

Jakarta — Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis, 15 Oktober 2026, mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam perkara Nomor 260/PUU-XXIII/2025.

Dalam putusannya, MK menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Pembentuk undang-undang diberi waktu paling lama dua tahun sejak putusan dibacakan untuk melakukan perubahan.

Tenggat itu berlaku bagi pembentuk undang-undang untuk menata kembali aturan peradilan militer. MK menyatakan, apabila perubahan tidak dilakukan dalam waktu paling lama dua tahun, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menjadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Revisi Menentukan Tata Kelola Peradilan Militer

Perubahan yang diminta mencakup penataan ulang peradilan militer dan integrasi penuh ke dalam sistem satu atap di bawah Mahkamah Agung (MA). Penataan tersebut berkaitan dengan perekrutan, pengangkatan, administrasi, serta pembinaan karier hakim militer.

MK juga menilai perubahan perlu memperjelas definisi tindak pidana militer dan tindak pidana umum, sekaligus membatasi kewenangan peradilan militer dan peradilan umum dalam menangani perkara yang dilakukan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Putusan dibacakan dalam sidang MK di Jakarta Pusat. Perintah perubahan menyeluruh itu menjadi tahapan berikutnya bagi pembentuk undang-undang setelah MK mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya.

Sumber

• detikcom — media nasional
• IDN Times — media nasional
• tribunnews.com
• jawapos.com