Washington Soroti Sanksi Beijing terhadap Pejabat Paraguay dan Belize

Washington dan Beijing — Amerika Serikat mengecam sanksi China terhadap Menteri Komunikasi Paraguay Gustavo Villate dan Menteri Luar Negeri Belize Francis Fonseca pada Selasa, 13 Oktober 2026, terkait hubungan diplomatik kedua negara dengan Taiwan. Departemen Luar Negeri AS menyatakan Washington menolak pemaksaan dan agresi China terhadap negara-negara di belahan bumi Amerika yang menjalankan hak kedaulatannya.

China menjatuhkan sanksi kepada Villate dan Fonseca pada Senin, 12 Oktober 2026. Langkah tersebut mencakup pembekuan aset yang mungkin dimiliki kedua pejabat di China, penolakan visa serta larangan masuk ke China, dan larangan bagi warga serta organisasi China untuk melakukan transaksi, kerja sama, atau kegiatan lain dengan mereka.

Beijing menyebut sanksi itu ditujukan untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan nasional China serta menentang tindakan yang disebutnya mendorong kemerdekaan Taiwan. China menganggap Taiwan sebagai wilayahnya, sedangkan pemerintah Taiwan menolak klaim tersebut.

Belize dan Paraguay termasuk dua dari 12 negara yang masih memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan. Sanksi itu dinilai bersifat simbolis karena para pejabat dari negara-negara mitra diplomatik Taiwan umumnya tidak bepergian ke China.

Sikap Washington menyoroti tekanan terhadap mitra diplomatik Taiwan

Bagi pembaca Indonesia, perkembangan ini menunjukkan bagaimana persaingan China-Amerika Serikat berdampak pada negara-negara kecil di Amerika Latin yang mempertahankan hubungan resmi dengan Taiwan. Pernyataan Washington menempatkan isu tersebut dalam kerangka hak kedaulatan negara, sementara Beijing mengaitkan sanksi dengan kepentingan nasional dan penolakan terhadap gerakan kemerdekaan Taiwan.

Gustavo Villate adalah Menteri Komunikasi Paraguay, sedangkan Francis Fonseca menjabat Menteri Luar Negeri Belize. Kedua negara tetap mempertahankan hubungan diplomatik dengan Taiwan, yang hanya memiliki 12 mitra diplomatik resmi menurut laporan tersebut. Sanksi China berlaku terhadap pejabat, bukan terhadap hubungan diplomatik kedua negara secara langsung.

Langkah lanjutan yang disebut dalam laporan adalah keberlanjutan penerapan sanksi, termasuk pembatasan visa, pembekuan aset, serta larangan kerja sama dengan kedua pejabat. Tidak ada tindakan berikutnya dari Washington yang disebutkan selain pernyataan penolakan terhadap tekanan China.

Sumber

• Kontan — media ekonomi nasional Indonesia
• aljazeera.com
• straitstimes.com
• liputan6.com