Apa Arti UU Satu Data Indonesia bagi Tata Kelola Data Nasional

Jakarta — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2026.

Undang-Undang Satu Data Indonesia terdiri atas 20 bab dan 141 pasal. Regulasi ini mengatur Data Dasar Nasional sebagai referensi untuk rancangan pembangunan, kebijakan fiskal dan penganggaran, distribusi bantuan sosial, serta kebutuhan strategis nasional.

Undang-undang tersebut juga memuat tata kelola melalui rencana induk, arsitektur, manajemen, dan siklus Satu Data Indonesia. Ketentuan lain mencakup pembina data, produsen data, wali data, standar data, metadata, kode referensi dan/atau data induk, katalog data nasional, infrastruktur, serta manajemen risiko.

Mengapa UU Satu Data Indonesia penting bagi pembaca

Aturan ini menjadi dasar hukum pengelolaan data pemerintah secara terpadu. Data Dasar Nasional diarahkan menjadi rujukan dalam penyusunan pembangunan dan kebijakan publik, termasuk penyaluran bantuan sosial. Bagi masyarakat, pengaturan tersebut berkaitan dengan kualitas data yang digunakan negara dalam merancang program dan layanan.

Regulasi itu turut mengatur interoperabilitas data, yaitu kemampuan sistem untuk saling terhubung dan menggunakan data secara terpadu. Keamanan dan perlindungan data dijalankan melalui standar keamanan data. Undang-undang ini juga menjadi payung hukum bagi pembentukan lembaga penyelenggara Satu Data Indonesia yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Dalam pembahasan, Panitia Kerja Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah menyepakati rancangan tersebut setelah rangkaian pembahasan pada 23, 24, 28, 29, 30 September, serta 1 dan 5 Oktober 2026. Seluruh fraksi DPR RI yang hadir menyatakan setuju dalam rapat paripurna.

Sumber

• DPR RI Parlementaria — laporan pengesahan UU Satu Data Indonesia
• en.tempo.co
• news.detik.com