BPJS Kesehatan Bentuk Tim Antikecurangan JKN di Jakarta
BPJS Kesehatan membentuk tim antikecurangan di pusat, wilayah, dan cabang. Verifikator juga disiapkan dengan modul anti-fraud bersertifikasi BNSP untuk memperkuat pengawasan JKN.
Oleh Asyinta Sastra
· 2 menit baca
Jakarta — BPJS Kesehatan membentuk Tim Anti-Kecurangan JKN di tingkat pusat, wilayah, dan cabang serta mengembangkan modul anti-fraud bersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk memperkuat pencegahan dan deteksi kecurangan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Langkah tersebut disampaikan dalam rangkaian 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Jakarta pada 18 November 2026. Penguatan pengendalian dilakukan melalui penyempurnaan kebijakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan tata kelola, serta pemantauan dan pelaporan kegiatan antikecurangan.
BPJS Kesehatan juga menetapkan indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator (KPI) bagi unit kerja dan Duta BPJS Kesehatan. Modul anti-fraud ditujukan bagi verifikator dan disertifikasi BNSP untuk mendukung kemampuan mengenali serta menangani indikasi penyimpangan.
Pengawasan JKN diperkuat di semua jenjang
Pengendalian kecurangan dilakukan dari tahap pencegahan, deteksi, hingga penanganan dengan melibatkan berbagai pihak. Struktur tim yang mencakup pusat, wilayah, dan cabang membuat pengawasan ditempatkan pada seluruh jenjang organisasi BPJS Kesehatan.
Forum INAHAFF 2026 juga menjadi ruang penguatan kolaborasi lintas sektor dalam menjaga integritas pelayanan kesehatan dan keberlanjutan pembiayaan JKN. Laporan yang tersedia menyebut pengembangan kompetensi verifikator sebagai bagian dari upaya mempersempit ruang kecurangan dan memperbaiki tindak lanjut atas indikasi penyimpangan.
Penguatan sistem antikecurangan ini berkaitan langsung dengan perlindungan peserta karena JKN merupakan program layanan kesehatan nasional. Pemantauan yang lebih terstruktur dan tenaga verifikator yang memiliki sertifikasi diharapkan mendukung pemeriksaan serta penanganan dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan program.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini
Kesehatan
Pencairan Sisa Rp10 Triliun untuk BPJS Kesehatan Menunggu Evaluasi
Kementerian Keuangan menunda pencairan sisa Rp10 triliun untuk BPJS Kesehatan setelah Rp10 triliun tahap pertama disalurkan pada Oktober 2026. Evaluas…
Terbaru di Kesehatan

Berita utama hari ini

Baca juga





