Budi Arie Bantah Kabar Gibran Mundur pada 9 Oktober 2026
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membantah kabar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mundur pada 9 Oktober 2026. Isu itu muncul setelah putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pendidikan Gibran.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Jakarta — Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membantah kabar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mengundurkan diri pada 9 Oktober 2026. Budi menyebut kabar tersebut hoaks pada Kamis, 8 Oktober 2026.
Mengapa ini penting: Pembaca mendapat kepastian bahwa kabar pengunduran diri Gibran pada 9 Oktober 2026 dibantah, sementara putusan MK tidak mengubah posisinya sebagai Wakil Presiden.
Kabar itu beredar melalui tangkapan layar percakapan yang mencatut nama Budi Arie. Dalam klarifikasinya, Budi membantah narasi tentang rencana pengunduran diri Gibran serta isu lain yang dikaitkan dengan pesan tersebut, menurut laporan Suara.com dan TribunWow.
Isu itu muncul dua hari setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terkait syarat pendidikan Gibran. Sidang putusan berlangsung di Gedung MK, Jakarta, pada Selasa, 6 Oktober 2026.
MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara. Putusan itu tidak memerintahkan Gibran mengundurkan diri atau memakzulkannya.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang menunjukkan kelulusan setara sekolah menengah atas. Namun, MK menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden melalui perkara tersebut.
MK juga menilai status calon wakil presiden berakhir setelah Gibran dilantik pada 20 Oktober 2024. Karena itu, putusan tersebut tidak mengubah posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.
Budi Arie menyampaikan bantahan singkat saat dikonfirmasi pada 8 Oktober 2026. Suara.com melaporkan Budi juga membantah isu lain dalam tangkapan layar, termasuk klaim tentang pembagian kursi menteri kepada Partai Solidaritas Indonesia.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Politik
Dudung Siapkan Komunikasi dengan Pimpinan Partai Jelang Putusan MK
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyatakan pemerintah menunggu serta menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Ia me…
Terbaru di Politik

Berita utama hari ini

Baca juga




