Anggota DPR Tolak Usulan Tiga Wakil Presiden dari Ketua DPD
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengusulkan maksimal tiga wakil presiden pada 22 November 2026. Anggota DPR Abdullah menolak karena menilai gagasan itu tidak mendesak dan bertentangan dengan ketentuan konstitusi.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Jakarta — Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengusulkan agar jumlah wakil presiden dapat ditambah menjadi maksimal tiga orang pada 22 November 2026. Usulan itu disampaikan ketika pembahasan mengenai pengisian jabatan wakil presiden kembali menjadi perhatian setelah Gibran Rakabuming Raka berhenti dari jabatan tersebut pada 12 November 2026.
Mengapa ini penting: Jika kelak diproses, usulan ini akan menyentuh aturan konstitusi mengenai jumlah wakil presiden dan pembagian koordinasi pemerintahan di wilayah Indonesia.
Sultan mengatakan gagasan itu bukan usulan baru. Ia menyebut telah menyampaikannya sejak 2019 dan mendorong pembahasan terbuka yang melibatkan ahli tata negara, akademisi, politikus, serta masyarakat.
Alasan dan rancangan usulan
Menurut Sultan, Indonesia memiliki wilayah geografis yang luas dan kebutuhan pembangunan yang berbeda antara kawasan barat, tengah, dan timur. Ia membayangkan tiga wakil presiden berkantor di Sumatera, Kalimantan, dan Papua untuk membantu koordinasi pemerintahan serta pengawasan pembangunan di daerah.
Sultan menilai gagasan tersebut perlu dikaji melalui proses konstitusional. Wacana itu belum mengubah ketentuan yang berlaku atau menjadi kebijakan pemerintah.
Anggota DPR menolak
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Abdullah, menolak usulan tersebut. Ia menilai penambahan wakil presiden tidak memiliki urgensi dan berpotensi membebani anggaran negara.
Abdullah juga menyebut gagasan tiga wakil presiden tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur satu wakil presiden untuk membantu presiden. Penolakan itu disampaikan pada 22 November 2026.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Tokoh
Andi Gani Tegaskan Gerakan Buruh Setia pada Konstitusi di Jakarta
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea membantah tudingan gerakan buruh hendak mengganggu pemerintahan Presiden Prabowo setelah bertemu pimpinan DPR di Jak…
Terbaru di Politik
Berita utama hari ini

Baca juga


