DPR Nyatakan Aturan P-19 dan Praperadilan KUHAP Sesuai Konstitusi
DPR menyatakan aturan pengembalian berkas perkara atau P-19 dan praperadilan dalam KUHAP 2025 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pernyataan disampaikan dalam perkara uji materi di Mahkamah Konstitusi.
Oleh Arsyid Muhamad
· Peristiwa: · 2 menit baca
Jakarta — DPR RI menyatakan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai pengembalian berkas perkara atau P-19 dan mekanisme praperadilan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada 7 Oktober 2026.
Pernyataan itu disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Abdullah saat membacakan keterangan DPR secara virtual dari Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Keterangan tersebut terkait pengujian konstitusionalitas KUHAP 2025 dalam perkara Nomor 313, 316, dan 317/PUU-XXIV/2026.
DPR menilai Pasal 62 ayat (5) dan ayat (6) KUHAP 2025 memberi kepastian hukum dalam koordinasi penyidik dan penuntut umum. Menurut DPR, ketentuan itu menjadi jalan keluar atas pengembalian berkas perkara secara berulang antara penyidik dan penuntut umum.
Dalam keterangannya, DPR juga menyebut KUHAP 2025 memperluas objek praperadilan. DPR menjelaskan bahwa KUHAP 1981 membatasi objek upaya paksa yang dapat diuji, sedangkan KUHAP 2025 mengatur sembilan bentuk upaya paksa dengan karakteristik dan persyaratan berbeda.
Pemeriksaan praperadilan didahulukan berdasarkan Pasal 163 ayat (1) huruf e. Karena itu, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan sebelum proses praperadilan selesai.
Ketentuan yang diuji menentukan kepastian proses hukum
Bagi pembaca, posisi DPR berkaitan dengan alur perkara pidana sejak tahap penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan. Pengaturan pengembalian berkas menyentuh koordinasi antara penyidik dan penuntut umum, sementara praperadilan menyediakan mekanisme untuk menguji tindakan dalam proses pidana.
DPR menyimpulkan Pasal 62 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 158 huruf a, Pasal 160 ayat (3), serta Pasal 163 ayat (1) huruf e KUHAP 2025 tidak bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Namun, pernyataan tersebut merupakan posisi DPR dalam proses pengujian undang-undang. Kewenangan untuk memutus konstitusionalitas pasal-pasal yang dipersoalkan berada pada Mahkamah Konstitusi.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP berlaku mulai 2 Januari 2026. Pengujian yang disebutkan dalam keterangan DPR mencakup norma mengenai pengembalian berkas perkara dan praperadilan.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini
Pemerintahan
Ganjar Minta Karhutla Kalimantan Jadi Prioritas Pemerintah
Ganjar Pranowo meminta pemerintah mengutamakan penanganan karhutla di Kalimantan yang asapnya memicu protes negara tetangga, saat wacana pemakzulan Gi…
Terbaru di Hukum
Berita utama hari ini
