Hasto Singgung Urgensi Kereta Cepat, Sebut PDIP Sudah Tiga Kali Ingatkan Jokowi

KABAR18.COM — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyoroti kembali proyek Kereta Cepat Whoosh di tengah polemik utang yang menyertainya. Ia menyebut partainya sudah tiga kali memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo terkait urgensi pembangunan proyek tersebut.

“Kalau kita lihat, kemarin kami melaporkan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri, dan saya menjadi saksi bagaimana Ibu Mega berulang kali menyampaikan, apakah rakyat memang memerlukan kereta api cepat tersebut,” ujar Hasto seusai berziarah ke makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Sabtu.

Hasto menilai kebutuhan dasar rakyat seperti pendidikan, pembangunan bendungan untuk petani, dan penyediaan pupuk jauh lebih mendesak dibandingkan proyek kereta cepat.

“Bukankah kebutuhan rakyat untuk pendidikan, bendungan bagi petani, serta penyediaan pupuk pada masa tanam jauh lebih penting? Termasuk juga penguatan riset dan daya saing bangsa,” ujarnya.

Menurut Hasto, Megawati Soekarnoputri sebelumnya telah mengusulkan agar pemerintah fokus pada pembangunan jalur ganda (double track) kereta api daripada proyek kereta cepat.

“Proses penguasaan teknologi, termasuk kereta cepat, akan lebih hebat kalau dikerjakan oleh anak bangsa. Saat itu Ibu Mega justru mengusulkan membangun double track, misalnya di Sumatera yang membutuhkan terobosan transportasi publik,” ungkapnya.

Hasto juga menambahkan, PDIP telah tiga kali memberikan masukan kepada pemerintah terkait paradigma pembangunan transportasi publik, termasuk soal proyek Whoosh. Ia mengingatkan agar aspek geologis dan kondisi lingkungan di kawasan Bandung juga diperhatikan.

“Paradigma transportasi publik untuk kepentingan rakyat harus dikedepankan. Namun ketika Presiden Jokowi memutuskan melanjutkan proyek kereta cepat, tentu itu menjadi keputusan presiden. Sebagai partai politik, kami sudah tiga kali memberikan masukan,” kata Hasto.

“Apalagi di Bandung terdapat potensi geologis yang perlu diperhatikan, termasuk area perkebunan di Walini. Kepala daerah kami diingatkan agar membuat program yang benar-benar dibutuhkan rakyat dan mengangkat ekonomi kerakyatan,” tambahnya.