Kabar18.com

Senin, 23 November 2026

Izin Pemanfaatan Hutan PT RAPP Seluas 338.536 Hektare Dicabut

Menteri Kehutanan mencabut izin pemanfaatan hutan PT RAPP seluas 338.536 hektare pada 19 November 2026. Satgas PKH menghentikan kegiatan di areal itu dan mengembalikan penguasaannya kepada negara.

Oleh

· 2 menit baca

Buka foto ukuran besar. Ilustrasi: Pemandangan dari udara memperlihatkan aliran sungai di tengah hutan lebat yang hijau.
Ilustrasi: Pemandangan dari udara memperlihatkan aliran sungai di tengah hutan lebat yang hijau. · Foto: Sam McCool / Pexels

Pelalawan — Menteri Kehutanan mencabut perizinan berusaha pemanfaatan hutan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) pada 19 November 2026 melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026. Izin itu mencakup areal kerja sekitar 338.536 hektare di Kabupaten Pelalawan, Riau.

Mengapa ini penting: Pencabutan izin menghentikan kegiatan di areal kerja PT RAPP seluas 338.536 hektare dan mengembalikan penguasaan kawasan tersebut kepada negara sejak keputusan berlaku.

Satgas Penertiban Kawasan Hutan mengumumkan penertiban tersebut pada 20 November 2026. Menurut Kejaksaan Republik Indonesia, pencabutan izin merupakan sanksi administratif yang dijatuhkan setelah Satgas menemukan sejumlah pelanggaran dalam areal kerja perusahaan.

Temuan pelanggaran

Temuan itu mencakup kebakaran lahan gambut yang berulang, perkebunan kelapa sawit sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare.

Satgas juga menemukan persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatra.

Konsekuensi pencabutan izin

Setelah izin dicabut, seluruh kegiatan di dalam areal izin PT RAPP dihentikan dan kawasan itu kembali berada dalam penguasaan negara. Kewajiban pemulihan lingkungan dan tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku, menurut keterangan Satgas PKH yang dikutip Kejaksaan.

Kementerian Pertahanan menyebut penertiban terhadap PT RAPP dilakukan Satgas PKH pada 20 November 2026 bersama Wakil Menteri Pertahanan Richard T.H. Tampubolon. Penertiban itu menjadi bagian dari tindakan pemerintah terhadap perusahaan yang dinyatakan melanggar pemanfaatan kawasan hutan di Riau.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Terbaru di Lingkungan

  3. Berita utama hari ini

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.