Kementerian Hukum Siapkan Pusat Rehabilitasi di Jakarta

Jakarta — Kementerian Hukum pada 7 Oktober 2026 menyampaikan rencana pembentukan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika, terutama yang masih berusia produktif.

Rencana tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk menangani rehabilitasi dan reedukasi pengguna narkotika di lembaga pemasyarakatan. Pemerintah membahasnya dalam rapat lintas kementerian dan lembaga terkait penanganan kelebihan kapasitas pemasyarakatan.

Kementerian Hukum menyatakan pusat-pusat tersebut akan disusun berdasarkan data warga binaan pengguna narkotika. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan menyiapkan data serta akses bagi pelaksanaan program.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional akan terlibat dalam penyusunan kurikulum rehabilitasi dan pelatihan. Aspek rehabilitasi kesehatan akan ditangani Kementerian Kesehatan bersama Badan Narkotika Nasional.

Program diarahkan pada pemulihan dan kegiatan produktif warga binaan

Pemerintah juga membahas reedukasi agar warga binaan dapat menjalani kegiatan produktif selama mengikuti pembinaan. Dengan demikian, rencana yang disiapkan tidak hanya berfokus pada pemulihan kesehatan, tetapi juga pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan.

Rapat lintas kementerian dan lembaga menyepakati pembentukan tim kecil. Tim tersebut akan bekerja selama satu minggu untuk merumuskan konsep pelaksanaan pusat rehabilitasi dan reedukasi secara lebih konkret sebelum hasilnya dilaporkan kepada Presiden.

Sumber

• Kementerian Hukum RI — siaran pers pemerintah
• RRI — laporan berita nasional
• kumparan.com
• idntimes.com
• rctiplus.com