Khozin Tegaskan Usulan Pansus Gibran Bukan Sikap PKB di Jakarta

Jakarta — Muhammad Khozin pada 10 Oktober 2026 menegaskan usulan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bukan sikap resmi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Khozin, Ketua Kelompok Fraksi PKB di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menyebut pernyataan anggota Komisi II dari PKB, Eka Widodo, merupakan penjelasan mengenai ruang konstitusional yang tersedia bagi parlemen. Pernyataan itu, menurut Khozin, bukan inisiatif resmi untuk menggulirkan pansus.

Fraksi PKB masih mengkaji dan mengalkulasi salinan lengkap putusan MK sebelum menentukan sikap. Khozin mengatakan partainya masih menunggu salinan resmi putusan tersebut. Ia juga menyatakan peluang pembentukan pansus tersedia secara regulasi, tetapi keputusan untuk menempuhnya belum ditetapkan.

PKB Belum Menentukan Langkah atas Putusan MK

Putusan yang menjadi konteks pernyataan Khozin berkaitan dengan perkara syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024. Pembahasan di DPR muncul setelah Eka Widodo menyampaikan bahwa pansus dapat menjadi salah satu jalur untuk menindaklanjuti putusan MK.

Khozin membedakan antara penjelasan mengenai kemungkinan yang tersedia menurut aturan dan keputusan politik untuk membentuk pansus. Sampai 10 Oktober 2026, PKB belum menyatakan sikap resmi mengenai langkah tersebut. Perkembangan berikutnya bergantung pada kajian atas salinan putusan serta keputusan lembaga terkait.

Sumber

• CNN Indonesia — laporan politik nasional
• Republika Online — laporan politik nasional
• tribunnews.com
• us.headtopics.com