Sekitar 50.000 Buruh Kawal RUU Perlindungan Ketenagakerjaan di Jakarta
Sekitar 50.000 buruh berunjuk rasa di Jakarta pada 24 September 2026 untuk mengawal RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. Sejumlah isu disebut menunjukkan…
Topik
DPR
Ambang Batas Parlemen 6 Persen Jadi Usulan Resmi PDIP
Fraksi PDIP di DPR mengusulkan ambang batas parlemen 6 persen dalam RUU Pemilu yang akan dibahas di Komisi II DPR. PDIP menyebut angka itu sebagai usu…
Pemerintah dan Banggar DPR Sepakati Defisit RAPBN 2027 Sebesar 2,40 Persen
Pemerintah dan Badan Anggaran DPR menyepakati postur RUU APBN 2027 dengan defisit Rp671,16 triliun atau 2,40 persen terhadap PDB. Pembahasan tingkat I…
Golkar Setujui Opsi Capres Didukung Dua Fraksi di Jakarta
Ahmad Doli Kurnia menyebut dukungan minimal dua fraksi menjadi salah satu opsi pencalonan presiden. Golkar masih mengkaji formula yang sesuai putusan…
Komisi II DPR Targetkan Panja RUU Pemilu Terbentuk Sebelum Reses
Komisi II DPR menargetkan pembentukan Panitia Kerja RUU Pemilu sebelum masa reses setelah penutupan masa sidang pada 8 Oktober 2026. Pembahasan draf d…
DPR Targetkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan Oktober 2026
DPR menargetkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan pada Oktober 2026. Komisi IX dan pemerintah masih membahas substansi ranc…
Nusron Wahid Enggan Menjawab Evaluasi Kasus Suap HGB dan Pilih Akhiri Wawancara
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid enggan menjawab pertanyaan wartawan soal evaluasi internal di kementeriannya usai kasus dugaan suap pengurusan HGB PT Sum…
Baleg DPR Bahas RUU Reforma Agraria Bersama Pemerintah di Senayan
Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat di ruang Baleg Senayan, Jakarta, bersama perwakilan pemerintah untuk membahas RUU Pengaturan Reforma Agraria, d…
Anggota Komisi X Soroti Sumber Dana Rencana Pendidikan Negeri Gratis
Respons DPR pada 19 September menekankan cakupan program, pembiayaan rutin, dan kesiapan fasilitas. Rencana pendidikan gratis belum menjadi kebijakan…
Kemenkeu Hormati Putusan MK soal APBN, Pelajari Amar yang Wajibkan Persetujuan DPR
Dirjen Anggaran Sudarto menyebut Kemenkeu baru menerima Putusan MK Nomor 100/PUU-XXIV/2026 dan sedang mempelajarinya. Amar membatasi perubahan belanja…
MK wajibkan persetujuan DPR untuk ubah belanja APBN, apa artinya bagi program MBG
Putusan MK Nomor 100/PUU-XXIV/2026 mewajibkan persetujuan DPR bila pemerintah mengubah belanja pusat menurut fungsi. MBG tidak dibatalkan, tetapi ruan…
Pentingnya Komunikasi Strategis dan Transformasi Digital dalam Penguatan Reputasi DPR
Seminar "Peran Komunikasi Strategis dalam Penguatan Legitimasi dan Reputasi DPR RI Pentingnya Komunikasi Strategis dan Transformasi Digital dalam Peng…
