Kabar18.com

Senin, 23 November 2026

Komisi I DPR Minta Rincian Anggaran Pencegahan Kejahatan Digital

Anggota Komisi I DPR Verrell Bramasta meminta rincian anggaran pencegahan kejahatan digital, termasuk deteksi deepfake, literasi digital, perlindungan anak, dan audit algoritma platform.

Oleh

· 2 menit baca

Jakarta — Anggota Komisi I DPR, Verrell Bramasta, meminta kejelasan alokasi anggaran Kementerian Komunikasi dan Digital untuk pencegahan kejahatan digital pada 22 November 2026.

Mengapa ini penting: Pembaca mendapat informasi tentang permintaan rincian penggunaan pagu 2027 untuk pencegahan kejahatan digital serta usulan transparansi algoritma platform.

Dalam keterangan yang dikutip Tribunnews, Verrell menyoroti kebutuhan anggaran khusus untuk mendeteksi konten palsu berbasis kecerdasan artifisial, disinformasi, literasi digital, perlindungan anak, dan teknologi deteksi dini hoaks.

Pagu anggaran Kementerian Komunikasi dan Digital untuk 2027 disebut sekitar Rp11,5 triliun. Verrell meminta pemerintah menjelaskan porsi yang dialokasikan untuk pencegahan, bukan hanya penindakan.

Ia juga mengusulkan transparansi algoritma platform digital. Usulan itu mencakup rekomendasi konten yang beragam dan berimbang, fitur agar pengguna dapat memahami serta mengatur algoritma, dan audit berkala atas dampaknya terhadap polarisasi serta disinformasi.

Verrell menyampaikan usulan tersebut setelah memaparkan hasil penelitian sampel terhadap 120 siswa SMP di Bekasi. Sebanyak 80 persen responden dalam penelitian itu disebut pernah mengalami perundungan siber.

Menurut laporan yang sama, Kementerian Komunikasi dan Digital mengidentifikasi hampir 2.000 konten hoaks sepanjang 2025. Verrell mendorong perluasan literasi digital bagi anak dan orang tua, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Isu transparansi dan akuntabilitas algoritma juga menjadi perhatian dalam pembahasan regulasi kecerdasan artifisial. Situs resmi DPR menyebut risiko yang perlu diatur meliputi disinformasi, deepfake, bias algoritmik, perlindungan data, audit algoritma, dan mekanisme pengaduan publik.

Komisi I DPR sebelumnya mengusulkan Rancangan Undang-Undang tentang Kecerdasan Artifisial masuk dalam Program Legislasi Nasional, menurut Liputan6. Usulan itu menjadi langkah legislatif berikutnya dalam pembentukan kerangka aturan AI.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Terbaru di Teknologi

  3. Berita utama hari ini

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.