Komisi I DPR Minta Rincian Anggaran Pencegahan Kejahatan Digital
Anggota Komisi I DPR Verrell Bramasta meminta rincian anggaran pencegahan kejahatan digital, termasuk deteksi deepfake, literasi digital, perlindungan anak, dan audit algoritma platform.
Oleh Kevin Mikael Januar
· 2 menit baca
Jakarta — Anggota Komisi I DPR, Verrell Bramasta, meminta kejelasan alokasi anggaran Kementerian Komunikasi dan Digital untuk pencegahan kejahatan digital pada 22 November 2026.
Mengapa ini penting: Pembaca mendapat informasi tentang permintaan rincian penggunaan pagu 2027 untuk pencegahan kejahatan digital serta usulan transparansi algoritma platform.
Dalam keterangan yang dikutip Tribunnews, Verrell menyoroti kebutuhan anggaran khusus untuk mendeteksi konten palsu berbasis kecerdasan artifisial, disinformasi, literasi digital, perlindungan anak, dan teknologi deteksi dini hoaks.
Pagu anggaran Kementerian Komunikasi dan Digital untuk 2027 disebut sekitar Rp11,5 triliun. Verrell meminta pemerintah menjelaskan porsi yang dialokasikan untuk pencegahan, bukan hanya penindakan.
Ia juga mengusulkan transparansi algoritma platform digital. Usulan itu mencakup rekomendasi konten yang beragam dan berimbang, fitur agar pengguna dapat memahami serta mengatur algoritma, dan audit berkala atas dampaknya terhadap polarisasi serta disinformasi.
Verrell menyampaikan usulan tersebut setelah memaparkan hasil penelitian sampel terhadap 120 siswa SMP di Bekasi. Sebanyak 80 persen responden dalam penelitian itu disebut pernah mengalami perundungan siber.
Menurut laporan yang sama, Kementerian Komunikasi dan Digital mengidentifikasi hampir 2.000 konten hoaks sepanjang 2025. Verrell mendorong perluasan literasi digital bagi anak dan orang tua, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Isu transparansi dan akuntabilitas algoritma juga menjadi perhatian dalam pembahasan regulasi kecerdasan artifisial. Situs resmi DPR menyebut risiko yang perlu diatur meliputi disinformasi, deepfake, bias algoritmik, perlindungan data, audit algoritma, dan mekanisme pengaduan publik.
Komisi I DPR sebelumnya mengusulkan Rancangan Undang-Undang tentang Kecerdasan Artifisial masuk dalam Program Legislasi Nasional, menurut Liputan6. Usulan itu menjadi langkah legislatif berikutnya dalam pembentukan kerangka aturan AI.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Entrepreneur
TDA Cirebon Siapkan Beasiswa Pengembangan Bisnis untuk 50 UMKM
TDA Cirebon menyiapkan program pendampingan bisnis selama satu tahun bagi maksimal 50 pelaku UMKM. Materinya meliputi manajemen, pemasaran, keuangan,…
Terbaru di Teknologi
Berita utama hari ini

Baca juga





