Komisi I DPR Usulkan RUU Kecerdasan Artifisial Masuk Prolegnas
Komisi I DPR mengusulkan RUU Kecerdasan Artifisial masuk Prolegnas jangka menengah dalam rapat penyusunan RUU Prioritas 2027 di Jakarta pada 17 November 2026.
Oleh Kevin Mikael Januar
· 2 menit baca
Jakarta — Komisi I DPR mengusulkan Rancangan Undang-Undang tentang Kecerdasan Artifisial masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah pada 17 November 2026. Usulan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono dalam rapat koordinasi penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2027 bersama Badan Legislasi DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Mengapa ini penting: Jika masuk Prolegnas, RUU ini menjadi bagian dari agenda legislasi nasional yang dapat membentuk dasar hukum pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan artifisial di Indonesia.
Dave mengatakan pengaturan kecerdasan artifisial diperlukan karena perkembangan teknologi. Menurut dia, Indonesia belum memiliki aturan khusus mengenai teknologi tersebut, sedangkan sejumlah negara telah menyusun regulasi yang lebih rinci.
Dave menyebut RUU itu dapat ditempatkan dalam Prolegnas jangka pendek apabila naskah akademiknya telah siap. Jika belum, ia mengusulkan agar RUU Kecerdasan Artifisial masuk daftar jangka menengah.
Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan menyatakan usulan tersebut dapat dipertimbangkan untuk masuk Prolegnas jangka pendek jika naskah akademiknya tersedia. Jika naskah itu belum ada, menurut Bob, RUU tersebut ditempatkan dalam Prolegnas jangka menengah.
Komisi I masih memprioritaskan pembahasan sejumlah RUU lain, antara lain RUU Ketahanan dan Keamanan Siber serta RUU Penyiaran. Karena itu, Dave tidak mempersoalkan jika RUU Kecerdasan Artifisial masuk agenda legislasi jangka menengah.
Tahap Berikutnya
Usulan tersebut dibahas dalam penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2027. Penempatan RUU Kecerdasan Artifisial pada agenda jangka pendek atau menengah masih berkaitan dengan kesiapan naskah akademik dan keputusan dalam proses penyusunan Prolegnas.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini
Politik
DPR Batalkan Agenda Pemakzulan Gibran di Jakarta
DPR membatalkan rapat paripurna hak menyatakan pendapat pada 12 November 2026 setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada…
Terbaru di Teknologi

Berita utama hari ini

Baca juga





