Menhan Sjafrie Bahas Revisi UU Pertahanan bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin membahas revisi UU Nomor 3 Tahun 2002 bersama Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta. Pemerintah menargetkan formulasi selesai akhir 2026.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca Diperbarui
Jakarta — Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin membahas rencana revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Pertemuan itu juga melibatkan pembicaraan dengan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto. Sjafrie mengatakan pemerintah dan Komisi I DPR RI akan membentuk kelompok kerja untuk merumuskan materi revisi. Formulasi awal ditargetkan selesai pada akhir 2026, sedangkan proses revisi direncanakan berlangsung pada 2027.
Dalam pembahasan, Sjafrie menyebut sejumlah perkembangan pertahanan belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang yang berlaku. Salah satu materi yang disorot ialah strategi pertahanan negara yang bersifat defensif serta penguatan penjagaan wilayah teritorial dan kepentingan nasional.
Rencana revisi menentukan arah kebijakan pertahanan
Bagi pembaca nasional, rencana perubahan Undang-Undang Pertahanan Negara menjadi perhatian karena aturan tersebut menjadi dasar kebijakan pertahanan Indonesia. Pembahasan antara Kementerian Pertahanan dan DPR akan menentukan materi yang masuk dalam draf serta tahapan legislasi berikutnya.
Sjafrie juga menyinggung pengembangan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan. Pemerintah menargetkan satu batalion di setiap kabupaten. Liputan mengenai pertemuan itu menyebut kebutuhan tersebut mencapai 514 batalion untuk 514 kabupaten.
Menurut Sjafrie, pembentukan batalion tersebut dikaitkan dengan implementasi sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta sebagaimana amanat Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Pertemuan di DPR juga membahas pengawasan Komisi I terhadap program strategis pertahanan.
Kelompok kerja akan menjadi langkah lanjutan untuk menyusun formulasi perubahan undang-undang. Setelah formulasi disiapkan pada akhir 2026, proses revisi ditargetkan dapat berjalan pada 2027.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Pertahanan
BNPB dan TNI Siapkan Dua Pesawat OMC untuk Aceh-Sumut
BNPB dan TNI menjadwalkan operasi modifikasi cuaca di Aceh dan Sumatera Utara pada 19 November 2026. Dua pesawat disiapkan untuk mengurangi intensitas…
Terbaru di Pertahanan
Berita utama hari ini

Baca juga




