Kabar18.com

Kamis, 19 November 2026

DPR Jadwalkan Pengesahan RUU Perampasan Aset di Jakarta

DPR dijadwalkan mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna di Jakarta pada 19 November 2026. Penyelesaian ditargetkan sebelum 15 Desember 2026.

Oleh

· 2 menit baca

Buka foto ukuran besar. Ilustrasi: Sebuah gembok perak dan rantai mengunci palang pintu besi berkarat.
Ilustrasi: Sebuah gembok perak dan rantai mengunci palang pintu besi berkarat. · Foto: Jennifer Bourn / wordpress (Openverse), CC0

Jakarta — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dijadwalkan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dalam rapat paripurna pada Kamis, 19 November 2026, di Jakarta.

Rencana itu disepakati setelah Komisi III DPR RI dan pemerintah menyelesaikan pengambilan keputusan tingkat pertama pada Rabu, 18 November 2026. Seluruh delapan fraksi menyatakan setuju agar RUU tersebut dibawa ke pembicaraan tingkat kedua dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

RUU yang dibahas adalah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Pembahasan teknis melalui tim perumus dan tim sinkronisasi disebut telah selesai, sehingga tahapan yang tersisa adalah pembicaraan tingkat kedua dalam rapat paripurna.

Pengesahan menjadi tahap penting pemulihan aset

Bagi pembaca, aturan ini berkaitan dengan upaya memperkuat pemulihan aset hasil kejahatan dan penegakan hukum di Indonesia. DPR menyebut penyelesaian RUU tersebut sebagai salah satu prioritas legislatif, sementara pembahasannya telah berlangsung lama dan beberapa kali tertunda.

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyatakan pembahasan ditargetkan selesai sebelum 15 Desember 2026. Dalam laporan lain, DPR juga menyebut 15 Desember 2026 sebagai batas waktu penyelesaian yang disepakati antara pimpinan DPR dan publik.

Jika rapat paripurna pada 19 November 2026 tidak dapat mengesahkan RUU tersebut, DPR menyebut pembawaannya dapat dilakukan dalam rapat paripurna berikutnya. Namun, anggota Komisi III Rudianto Lallo berharap seluruh proses selesai sebelum akhir November 2026.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Terbaru di Politik

  3. Berita utama hari ini

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.