MPR Bahas Evaluasi Desentralisasi dan Demokrasi Lokal di Bandung
Badan Pengkajian MPR RI membahas evaluasi desentralisasi asimetris dan demokrasi lokal di Bandung. Forum menyoroti kewenangan, fiskal daerah, kapasitas otonomi, biaya politik, dan politik uang.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Bandung — Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) membahas evaluasi desentralisasi asimetris dan sistem demokrasi lokal dalam forum kelompok kerja di Bandung, Jawa Barat, pada Senin, 16 November 2026.
Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI Hindun Anisah memimpin Focus Group Discussion (FGD) Kelompok III bertema “Desentralisasi, Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Desa”. Pembahasan mencakup pembagian kewenangan, hubungan fiskal pemerintah pusat dan daerah, kapasitas penyelenggaraan otonomi, serta keseimbangan antara kepentingan nasional dan kebutuhan daerah.
Hindun menyebut pelaksanaan desentralisasi asimetris memiliki dasar, tujuan, dan karakteristik yang beragam. Karena itu, kajian diarahkan untuk mengidentifikasi persoalan yang bersumber dari norma konstitusi, peraturan perundang-undangan, desain kelembagaan, kebijakan pemerintahan, kapasitas daerah, atau pelaksanaan kebijakan.
Forum tersebut juga membahas demokrasi lokal, terutama mekanisme pengisian jabatan kepala daerah. Tantangan yang disebut antara lain tingginya biaya politik, politik uang, pengaruh kekuatan modal, pragmatisme politik, dan polarisasi masyarakat.
Salah satu gagasan yang dibahas adalah sistem hibrida. Dalam gagasan itu, gubernur diangkat atau dipilih oleh Presiden, sedangkan bupati dan wali kota tetap dipilih langsung oleh rakyat. MPR RI menyatakan gagasan tersebut masih memerlukan pendalaman terkait legitimasi demokratis, kedudukan gubernur, hubungan pusat dan daerah, koordinasi pemerintahan, kedaulatan rakyat, dan partisipasi masyarakat.
Mengapa pembahasan ini penting bagi daerah
Evaluasi ini berkaitan langsung dengan cara kewenangan, pembiayaan, dan akuntabilitas pemerintahan daerah dirancang. Hasil kajian dapat menjadi bahan untuk menentukan apakah persoalan desentralisasi perlu ditangani melalui penyempurnaan regulasi dan kebijakan atau memerlukan perubahan yang lebih mendasar.
Pembahasan demokrasi lokal juga menyentuh kualitas pemilihan kepala daerah dan hubungan warga dengan pemerintahannya. MPR RI menempatkan kedaulatan rakyat, legitimasi, partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas sebagai unsur yang perlu dijamin dalam desain demokrasi lokal.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PUU-XXIV/2026 disebut sebagai salah satu pijakan akademik untuk memahami frasa “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MPR RI juga menyatakan akan menyelenggarakan Konferensi Nasional Konstitusi untuk memperluas pertukaran gagasan dan memperdalam hasil kajian.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Inspirasi
Imam Muttaqin Mencari Kerja di Bursa Poliran Bandung
Imam Muttaqin membawa berkas lamaran dan mendatangi stan perusahaan dalam bursa kerja Poliran di Monumen Perjuangan, Bandung. Ia mencari peluang kerja…
Terbaru di Politik
Berita utama hari ini

Baca juga





