Kabar18.com

Rabu, 18 November 2026

Bima Arya Dukung Revisi UU NTB dan NTT di Jakarta

Bima Arya mendukung penyusunan RUU perubahan UU Provinsi NTB dan NTT dalam rapat Baleg DPR RI di Jakarta. RUU diarahkan memperkuat kekhasan, fiskal, dan pariwisata daerah.

Oleh

· 2 menit baca

Buka foto ukuran besar. Ilustrasi: Pemandangan bukit savana berbatu dengan latar belakang perairan laut biru dan pulau-pulau.
Ilustrasi: Pemandangan bukit savana berbatu dengan latar belakang perairan laut biru dan pulau-pulau. · Foto: Tanpa nama / rawpixel (Openverse), CC0

Jakarta — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan dukungan pemerintah terhadap penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan Undang-Undang (UU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam rapat dengar pendapat di Badan Legislasi DPR RI, Senin, 16 November 2026.

Rapat membahas perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi NTB dan UU Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi NTT. Pembahasan tersebut diarahkan untuk memperkuat pengaturan mengenai kekhasan kedua provinsi, termasuk karakteristik wilayah kepulauan, sumber daya alam, sosial budaya, kehidupan keagamaan, dan potensi pariwisata.

Bima menyatakan pengaturan kekhasan daerah perlu dikaji secara mendalam agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Pemerintah juga menilai penguatan kewenangan dan kapasitas fiskal dapat mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan pariwisata.

RUU diarahkan memperkuat fiskal dan tata kelola pariwisata

Dalam forum tersebut, Bima menekankan bahwa penguatan pendanaan melalui pungutan wisatawan asing perlu disertai kejelasan alokasi dan pemanfaatan. Dana tersebut diharapkan memberi dampak langsung bagi perekonomian daerah serta melibatkan pelaku usaha dan masyarakat lokal.

Ia juga meminta perencanaan pembangunan pariwisata disinkronkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Rencana induk pembangunan pariwisata daerah harus terintegrasi dengan penganggaran dan tata ruang serta dapat menyesuaikan perkembangan sektor pariwisata.

Kebijakan yang telah diterapkan di Bali disebut dapat menjadi referensi bagi NTB dan NTT, dengan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan serta kondisi daerah. Kerja sama NTB, NTT, dan Bali juga dinilai dapat memperkuat konektivitas, pengembangan destinasi, dan distribusi kegiatan ekonomi.

Revisi kedua undang-undang tersebut disebut telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Pembahasan selanjutnya diarahkan untuk menghasilkan pengaturan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan NTB serta NTT.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Terbaru di Pemerintahan

  3. Berita utama hari ini

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.