KABAR18.COM - Pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, diwarnai dinamika politik internal yang ketat. Berbagai manuver dan intrik antarporos kekuatan mewarnai penentuan posisi Rais Aam dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Di balik bursa pencalonan Ketua Umum PBNU, tiga figur menteri dalam kabinet pemerintahan Prabowo menjadi timses untuk para kandidat ketua umum dan Rais Aam. Membuat suasana pertarungan jadi seru. Apalagi berbagai strategi mereka lakukan dari lobby hingga diimingi imingi sesuatu.
Baca Juga: Menteri Agama Tak Maju, Pengasuh Tebuireng Gus Kikin Menguat di Bursa Calon Ketum PBNU
Poros Saifullah Yusuf (Gus Ipul): Mengusung konsensus pasangan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), pengasuh Pesantren Tebuireng, sebagai Ketua Umum PBNU.
Poros Nusron Wahid: Mendorong nama KH Zulfa Mustofa (Wakil Ketua Umum PBNU asal Banten) untuk menduduki kursi Ketua Umum PBNU.
Poros Muhaimin Iskandar: Menjagokan Ketua PWNU Jawa Tengah, KH Muhammad Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), sebagai calon Ketua Umum PBNU.
Poros Peta Petahana: KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dilaporkan masih memiliki basis dukungan yang signifikan untuk mempertahankan posisi Ketua Umum PBNU untuk periode kedua. Kepercayaan diri petahana ini menjadi kuat lagi, setelah laporan petangungan jawaban kepengurusannya diterima muktamirin. Hingga Gus Yahya sampai menangis terharu.
Untuk posisi Rais Aam, selain petahana KH Miftachul Akhyar, muncul usulan dari tokoh senior NU seperti Pengasuh Pesantren Amanatul Ummah, Kiai Asep Saifuddin Chalim, yang mendorong pengasuh Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, KH Nurul Huda Djazuli.
Pemilihan Rais Aam: Menggunakan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi (Ahwa), di mana para pemilik suara memasukkan sembilan nama kiai sepuh. Sembilan nama dengan akumulasi suara terbanyak kemudian bersidang secara tertutup untuk menetapkan posisi Rais Aam.
Pemilihan Ketua Umum PBNU: Berlangsung dinamis sesuai kesepakatan tata tertib sidang pleno. Di samping mekanisme pemungutan suara secara langsung oleh cabang dan wilayah, muncul pula usulan penerapan skenario penunjukan akhir melalui musyawarah tim Ahwa untuk menghindari polarisasi.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
