PDIP Serahkan Pengganti Gibran kepada Prabowo
PDIP menyerahkan keputusan calon pengganti Gibran kepada Prabowo. Mekanisme konstitusional mengharuskan Presiden mengajukan dua nama kepada MPR untuk dipilih.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Jakarta — PDI Perjuangan (PDIP) menyerahkan penentuan sosok pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto pada 13 November 2026. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyatakan keputusan akhir mengenai calon wakil presiden berada di tangan Presiden.
Said menjelaskan, pengisian jabatan wakil presiden mengikuti mekanisme konstitusional. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih wakil presiden dari dua nama yang diusulkan Presiden. Proses itu harus diselenggarakan paling lambat 60 hari setelah kekosongan jabatan terjadi.
PDIP juga menyampaikan kriteria bagi figur yang dipertimbangkan. Calon tersebut diharapkan memahami karakter Prabowo, mampu menjalankan peran sebagai pendamping kepala negara, memiliki pengalaman pemerintahan, serta dapat membantu pelaksanaan agenda pemerintah. Said menyebut figur itu tidak boleh menjadi pesaing atau membentuk pusat kekuasaan tandingan.
PDIP menyatakan tidak ikut menentukan nama melalui pertemuan partai koalisi. Pertimbangan terhadap sosok pengganti, menurut keterangan yang diberitakan, mencakup kebutuhan pemerintahan, kondisi ekonomi, dan tantangan geopolitik.
Keputusan pengganti Gibran menentukan arah pemerintahan
Bagi pembaca nasional, pengisian kursi wakil presiden berkaitan dengan kesinambungan pemerintahan dan hubungan politik di parlemen. Posisi tersebut juga dapat memengaruhi pembagian peran dalam menjalankan program pemerintah serta respons Indonesia terhadap persoalan ekonomi dan tantangan global.
Keterangan lain menyebut Presiden memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon kepada MPR. Setelah itu, MPR memilih satu nama melalui sidang sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dengan demikian, tahap berikutnya bergantung pada pengajuan dua nama oleh Prabowo kepada MPR. Sumber pemberitaan menyebut Indonesia diperkirakan memiliki wakil presiden baru sebelum 12 Januari 2027, sesuai batas waktu proses yang dijelaskan.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini
Politik
Airlangga Sebut Dubes Tak Pertanyakan Politik Indonesia di Jakarta
Airlangga Hartarto menyebut tidak ada duta besar negara sahabat yang mempertanyakan dinamika politik Indonesia dalam forum Kadin di Jakarta. Acara itu…
Terbaru di Politik
Berita utama hari ini
Baca juga
