Pemerintah dan DPR Hadapi Tenggat Aspirasi Buruh di Jakarta

Jakarta — Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menghadapi batas waktu 30 September 2026 untuk merespons 11 aspirasi buruh terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Batas waktu itu diberikan setelah buruh menyampaikan tuntutan dalam aksi di depan Gedung UOB, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat.

Aspirasi tersebut mencakup pembentukan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang berpihak pada buruh, kepastian kerja, serta penghentian eksploitasi sistem alih daya atau outsourcing dan karyawan kontrak. Buruh juga meminta agar pemagangan tidak disalahgunakan sebagai hubungan kerja terselubung.

Isu pengupahan menjadi salah satu pokok perhatian. Buruh menuntut upah yang layak dan bermartabat serta menolak sistem koefisien nilai tertentu yang dinilai tidak jelas. Tuntutan lain meliputi perlindungan pekerja platform, perlindungan buruh perempuan, penegakan sanksi terhadap perusahaan yang melanggar hak buruh, dan peningkatan keterampilan.

Mengapa Tenggat Ini Penting bagi Pekerja

Respons pemerintah dan DPR akan menentukan apakah sejumlah isu yang langsung berkaitan dengan hubungan kerja masuk dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan. Pengupahan, alih daya, pemagangan, kontrak kerja, pesangon, serta perlindungan kelompok pekerja merupakan materi yang dapat memengaruhi kepastian kerja dan perlindungan buruh.

Koalisi buruh menyampaikan 11 tuntutan dalam aksi di Jakarta. Selain meminta perlindungan ketenagakerjaan, mereka menyoroti pencegahan pemutusan hubungan kerja sepihak, penguatan kebebasan berserikat, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, serta pelatihan peningkatan dan pengalihan keterampilan.

Batas waktu 30 September 2026 menjadi perkembangan terbaru setelah pemerintah dan DPR disebut mulai menunjukkan perhatian terhadap aspirasi tersebut. Laporan yang tersedia menyebut buruh memberikan tenggat agar pemerintah dan DPR menunjukkan kemajuan dalam mengakomodasi tuntutan mereka.

Perkembangan berikutnya bergantung pada respons pemerintah dan DPR terhadap 11 aspirasi itu hingga batas waktu yang diberikan buruh.

Sumber

• Liputan6 — media nasional
• CNBC Indonesia — media nasional
• Kumparan — media nasional
• finance.detik.com
• riaupos.jawapos.com
• merdeka.com