Kabar18.com

Rabu, 18 November 2026

Pemerintah Kaji Perluasan Pungutan Wisatawan Asing dari Bali

Pemerintah meminta kajian nasional sebelum pungutan wisatawan asing di Bali diperluas. Risiko pungutan berulang disorot bagi wisatawan yang melanjutkan perjalanan ke Labuan Bajo.

Oleh

· 2 menit baca

Buka foto ukuran besar. Ilustrasi: Deretan pelinggih pura khas Bali dengan latar pepohonan hijau.
Ilustrasi: Deretan pelinggih pura khas Bali dengan latar pepohonan hijau. · Foto: Veronika Andrews / Pexels

Jakarta — Pemerintah pada 16 November 2026 menyatakan perluasan pungutan wisatawan asing dari Bali ke wilayah lain masih memerlukan kajian kelayakan tingkat nasional.

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menyampaikan hal itu dalam rapat kerja Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah serta Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur di Jakarta. Pemerintah menyoroti risiko pungutan berulang terhadap wisatawan yang masuk melalui Bali, kemudian melanjutkan perjalanan ke Labuan Bajo atau kawasan wisata di Nusa Tenggara Barat.

Bali menjadi daerah perintis kebijakan pungutan wisatawan asing di Indonesia. Pungutan di Bali sebesar Rp150.000 per wisatawan asing dibayarkan secara nontunai melalui aplikasi Love Bali. Pemerintah menyebut realisasi pembayaran di Bali baru mencapai 30–40 persen dari target.

Menurut pemerintah, pengalaman penerapan di Bali perlu dievaluasi sebelum kebijakan serupa diterapkan di daerah atau provinsi lain. Evaluasi mencakup mekanisme pemungutan, penggunaan dana, manfaat bagi wisatawan, serta dampaknya terhadap daya saing biaya perjalanan Indonesia.

Kajian nasional dibutuhkan untuk mencegah pungutan berulang

Risiko pungutan berlapis menjadi alasan utama perlunya kajian sebelum perluasan kebijakan. Wisatawan asing yang telah membayar pungutan di Bali dapat kembali dikenai pungutan ketika mengunjungi Labuan Bajo atau destinasi lain. Kementerian Pariwisata mengusulkan satu sistem pembayaran dan satu laporan bagi wisatawan untuk mencegah penarikan berulang.

Pemerintah juga perlu menyiapkan standar nasional mengenai tujuan penggunaan dana, besaran tarif, pembayaran digital, dan pelaporan. Pembahasan perluasan tersebut berkaitan dengan wacana penguatan kapasitas fiskal daerah di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Langkah berikutnya adalah kajian kelayakan tingkat nasional sebelum kebijakan pungutan wisatawan asing diterapkan di destinasi lain. Tidak ada keputusan penerapan pungutan baru yang disebutkan dalam laporan untuk wilayah selain Bali.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Terbaru di Pariwisata

  3. Berita utama hari ini

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.