Pemerintah Matangkan Tugas BRAN di Jakarta

Jakarta — Pemerintah membahas penataan tugas Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) dalam rapat di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada Jumat, 9 Oktober 2026, untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Rapat tersebut membahas penataan organisasi, kewenangan, dan koordinasi BRAN dengan ATR/BPN. Menteri PANRB Rini Widyantini memimpin pembahasan yang turut dihadiri Kepala BRAN Dedi Prasetyo, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, serta pejabat Kementerian ATR/BPN.

Menurut keterangan yang dikutip dalam laporan, BRAN dibentuk sebagai amanat Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria. Lembaga ini diarahkan untuk mengurai kebuntuan hukum dalam penyelesaian konflik agraria di Indonesia.

Ruang tugas BRAN mencakup penyusunan perencanaan dan peta jalan reforma agraria, penetapan lokasi prioritas, serta verifikasi objek dan subjek yang berkaitan dengan konflik agraria. Pembahasan juga mencakup kesiapan sumber daya manusia, perumusan tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja koordinasi dengan ATR/BPN.

Penataan BRAN menentukan pembagian kerja penyelesaian konflik agraria

Pembagian kewenangan menjadi perhatian karena ATR/BPN tetap menjalankan fungsi administrasi pertanahan, sedangkan BRAN diposisikan untuk memperkuat koordinasi pelaksanaan reforma agraria lintas sektor. Penegasan batas tugas diharapkan mencegah dua lembaga menjalankan kewenangan yang sama.

Bagi pembaca, penataan ini berkaitan dengan penanganan sengketa dan konflik tanah yang melibatkan banyak pihak. Kejelasan peran dapat menentukan lembaga yang mengoordinasikan penyelesaian, termasuk ketika konflik membutuhkan verifikasi data, penetapan lokasi prioritas, dan keterlibatan kementerian atau lembaga lain.

Pemerintah juga membahas struktur organisasi dan tata kerja BRAN serta penyamaan persepsi antar-kementerian dan lembaga. Tahap tersebut menjadi bagian dari pematangan kelembagaan agar pelaksanaan reforma agraria memiliki dasar kerja yang jelas.

Rapat lanjutan dan penyusunan perangkat kelembagaan hanya disebut dalam laporan sebagai bagian dari pembahasan pematangan organisasi, tanpa jadwal berikutnya yang dirinci.

Sumber

• CNN Indonesia — laporan nasional dan ekonomi
• news.detik.com
• kumparan.com
• viva.co.id
• koran-jakarta.com